Hatta tolak pembangunan pipa gas Kalimantan-Jawa
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa tidak sepakat dengan pembangunan pipa gas dari Kalimantan ke Jawa, karena dikhawatirkan konsumsi gas bumi terlalu fokus di pulau Jawa.
"Gasnya dialirkan saja ke Kalimantan daripada membangun pipa dari Kalimantan ke Jawa. Investasinya terlalu besar, gasnya nanti numpuk di Jawa, walaupun Jawa kekurangan, tapi pikirkan yang lain," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Hatta beralasan, apabila terlalu banyak gas yang dialirkan ke pulau Jawa, maka Jawa akan sesak dengan industri. Sementara, dia berharap industri dapat tumbuh subur di Kalimantan.
"Menurut saya kita tidak harus memikirkan bagaimana gas yang ada di Kalimantan itu dibawa ke Jawa, itu sama saja kita mensesaki industri di Jawa. Biarkan saja di Kalimantan, biar industri tumbuh di sana. Kan ada kawasan ekonomi khusus di situ," jelasnya.
Dia tidak mau melihat Kalimantan sebagai penghasil LNG malah kekurangan gas, "Jangan sampai Kalimantan nanti kekurangan gas. PDB kita sudah 57 persen dari Jawa, Kalimantan cuma 4 persen," pungkas politis Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
"Gasnya dialirkan saja ke Kalimantan daripada membangun pipa dari Kalimantan ke Jawa. Investasinya terlalu besar, gasnya nanti numpuk di Jawa, walaupun Jawa kekurangan, tapi pikirkan yang lain," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Hatta beralasan, apabila terlalu banyak gas yang dialirkan ke pulau Jawa, maka Jawa akan sesak dengan industri. Sementara, dia berharap industri dapat tumbuh subur di Kalimantan.
"Menurut saya kita tidak harus memikirkan bagaimana gas yang ada di Kalimantan itu dibawa ke Jawa, itu sama saja kita mensesaki industri di Jawa. Biarkan saja di Kalimantan, biar industri tumbuh di sana. Kan ada kawasan ekonomi khusus di situ," jelasnya.
Dia tidak mau melihat Kalimantan sebagai penghasil LNG malah kekurangan gas, "Jangan sampai Kalimantan nanti kekurangan gas. PDB kita sudah 57 persen dari Jawa, Kalimantan cuma 4 persen," pungkas politis Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
(izz)