BPK minta pemerintah bikin pusat data pajak

Selasa, 11 Juni 2013 - 12:46 WIB
BPK minta pemerintah...
BPK minta pemerintah bikin pusat data pajak
A A A
Sindonews.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo meminta pemerintah membuat pusat data pajak untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak.

Hal tersebut merupakan implementasi atas Pasal 35A UU No 28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2008.

"Secara akumulatif dari 2009 sampai 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBNP sebesar Rp136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp233,44 triliun," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

"Tidak tercapainya target tersebut antara lain karena pemerintah belum mengimplementasikan Pasal 35A UU No 28/2007. Karena itu, kami mengimbau pemerintah mengimplementasikan pasal tersebut dengan membuat pusat data pajak," tambahnya.

Secara umum Hadi menyebut penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2008 sampai 2012 tidak mencapai target atau hanya berkisar 94,31-97,26 persen. Hanya pada 2008 yang melebihi target yaitu 106,84 persen dari target APBNP dengan realisasi 2012 sebesar Rp835,83 triliun atau kurang Rp49,2 triliun dari target APBNP sebesar Rp885,03 triliun.
(izz)
Berita Terkait
DPR Sahkan Politikus...
DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit Jadi Anggota BPK Periode 2022-2027
Sudah Jatuh Tempo, 16...
Sudah Jatuh Tempo, 16 Temuan LHP BPK Belum Ditindaklanjuti
Ada Apa, Laporan Keuangan...
Ada Apa, Laporan Keuangan KPU dan BSSN Tidak Dapat WTP dari BPK
Gantikan Wahyu Priyono,...
Gantikan Wahyu Priyono, Paula Henry Resmi Nahkodai BPK Sulsel
BPK Ungkap 6.011 Masalah...
BPK Ungkap 6.011 Masalah pada APBN 2021, Nilainya Capai Rp31,34 Triliun
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas...
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas bagi Kalangan Muda
Berita Terkini
IHSG Hari Ini Berakhir...
IHSG Hari Ini Berakhir Melompat 4,79 Persen ke Level 6.254
10 menit yang lalu
Pengembang Meikarta...
Pengembang Meikarta Disentil Kementerian PKP: Kembalikan Uang Konsumen atau Berikan Unit
22 menit yang lalu
Hanif Dhakiri: Reformasi...
Hanif Dhakiri: Reformasi Impor Positif, harus Beri Ruang Produsen Dalam Negeri
40 menit yang lalu
Hadapi Tarif Trump,...
Hadapi Tarif Trump, Mereka yang Melawan dan yang Memilih Negosiasi
1 jam yang lalu
10 Negara dengan Jumlah...
10 Negara dengan Jumlah Miliarder Terbanyak di 2025, AS Masih Jadi Jawaranya
2 jam yang lalu
Pakar Hukum Minta Penertiban...
Pakar Hukum Minta Penertiban Sawit di Kawasan Hutan Harus Cermat
2 jam yang lalu
Infografis
Indonesia Efisiensi,...
Indonesia Efisiensi, Singapura Bagi-bagi Dolar dan Diskon Pajak
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved