Harus ada yang tanggung jawab atas pelemahan rupiah
Selasa, 11 Juni 2013 - 18:55 WIB
Harus ada yang tanggung jawab atas pelemahan rupiah
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat pasar modal, Yanuar Rizky mengatakan, harus ada yang bertanggung jawab atas pelemahan rupiah. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan pelimpahan tanggung jawab atas pelemahan rupiah dari pemerintah kepada masyarakat.
"Kalau soal BBM saya tidak mengambil posisi BBM harus naik atau tidak, tetapi harus ada yang bisa bertanggung jawab dari pelemahan nilai tukar. Kalau semua ditanggung masyarakat apakah fair? Kalau soal naik itu otoritas pemerintah," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Yanuar mengaku bingung dengan pemerintah, di satu sisi mengurangi subsidi BBM namun di sisi lain pemerintah juga mengoreksi pendapatan pajak sebesar Rp30 triliun.
"Dia melakukan pencabutan subsidi BBM tetapi di sisi lain pemerintah mengakui adanya pelemahan nilai tukar dengan mengoreksi pajak Rp60 triliun. Itu kan pusat pertumbuhan yang namanya konsumsi itu berkurang karena daya beli tertekan kelihatan dari postur RAPBN," katanya.
Dia mengimbau agar pemerintah jangan pusing dan terlalu lama dalam keputusan kenaikan harga BBM.
"Ketika DPR ribut-ribut tahun lalu itu rupiah masih Rp8 ribuan, tapi minyaknya naik. Ketika harga ICP masih USD80-USD85 dolar AS per barel. Jadi kita ini pusing terus, pertanyaannya kalau mau naik, naik sajalah itu kan otoritas pemerintah," pungkas Yanuar.
"Kalau soal BBM saya tidak mengambil posisi BBM harus naik atau tidak, tetapi harus ada yang bisa bertanggung jawab dari pelemahan nilai tukar. Kalau semua ditanggung masyarakat apakah fair? Kalau soal naik itu otoritas pemerintah," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Yanuar mengaku bingung dengan pemerintah, di satu sisi mengurangi subsidi BBM namun di sisi lain pemerintah juga mengoreksi pendapatan pajak sebesar Rp30 triliun.
"Dia melakukan pencabutan subsidi BBM tetapi di sisi lain pemerintah mengakui adanya pelemahan nilai tukar dengan mengoreksi pajak Rp60 triliun. Itu kan pusat pertumbuhan yang namanya konsumsi itu berkurang karena daya beli tertekan kelihatan dari postur RAPBN," katanya.
Dia mengimbau agar pemerintah jangan pusing dan terlalu lama dalam keputusan kenaikan harga BBM.
"Ketika DPR ribut-ribut tahun lalu itu rupiah masih Rp8 ribuan, tapi minyaknya naik. Ketika harga ICP masih USD80-USD85 dolar AS per barel. Jadi kita ini pusing terus, pertanyaannya kalau mau naik, naik sajalah itu kan otoritas pemerintah," pungkas Yanuar.
(izz)
