Kadin dan pemerintah genjot tingkatkan daya saing
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan pemerintah sedang menggenjot upaya peningkatan daya saing untuk industri, termasuk usaha kecil menengah (UKM).
Peningkatan daya saing ini untuk meningkatkan komoditi ekspor guna memperkuat perekonomian nasional.
"Dengan berlakunya Asean Economic Community (AEC) nanti, standar mutu produk akan menganut standar ASEAN. Selama ini produk-produk UKM yang memiliki peluang pasar luas di ASEAN, terkendala oleh standard mutu," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani dalam rilisnya, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, besarnya peranan UKM nasional dalam perekonomian, diharapkan semua pihak dapat melakukan berbagai upaya penguatan UKM agar berdaya saing. Sehingga lebih siap menghadapi pasar bebas.
"Karenanya, hambatan-hambatan klasik yang sering ditemui harus segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Terutama aspek pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan ekspor," kata Rosan.
Rosan menjelaskan, hingga saat ini perekonomian daerah masih terkendala pada persoalan-persoalan klasik. Milsanya UKM yang selalu tersendat dalam masalah permodalan.
Dia menilai, akses yang terbatas terhadap bank, serta penerapan sistem kehati-hatian perbankan yang masih dirasakan berlebihan sering kali menjadi kendala untuk mengembangkan usaha.
Di sisi lain, Kadin merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan, sehingga tidak terpaku hanya pada lembaga perbankan.
"Jika kondisinya seperti itu, para pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan," kata Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan pendanaan alternatif, Safari Azis.
Peningkatan daya saing ini untuk meningkatkan komoditi ekspor guna memperkuat perekonomian nasional.
"Dengan berlakunya Asean Economic Community (AEC) nanti, standar mutu produk akan menganut standar ASEAN. Selama ini produk-produk UKM yang memiliki peluang pasar luas di ASEAN, terkendala oleh standard mutu," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P Roeslani dalam rilisnya, Kamis (13/6/2013).
Menurutnya, besarnya peranan UKM nasional dalam perekonomian, diharapkan semua pihak dapat melakukan berbagai upaya penguatan UKM agar berdaya saing. Sehingga lebih siap menghadapi pasar bebas.
"Karenanya, hambatan-hambatan klasik yang sering ditemui harus segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Terutama aspek pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan ekspor," kata Rosan.
Rosan menjelaskan, hingga saat ini perekonomian daerah masih terkendala pada persoalan-persoalan klasik. Milsanya UKM yang selalu tersendat dalam masalah permodalan.
Dia menilai, akses yang terbatas terhadap bank, serta penerapan sistem kehati-hatian perbankan yang masih dirasakan berlebihan sering kali menjadi kendala untuk mengembangkan usaha.
Di sisi lain, Kadin merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan, sehingga tidak terpaku hanya pada lembaga perbankan.
"Jika kondisinya seperti itu, para pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan," kata Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan pendanaan alternatif, Safari Azis.
(izz)