Pengembangan energi terbarukan sasar pulau terpencil

Sindonews.com - Pemerintah fokus mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konversi energi di pulau-pulau terpencil guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Konservasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Maritje Hutapea mengatakan bahwa pegembangan EBTKE di pulau-pulau terpencil dinamakan dengan iconic sland.

Harapan dari program ini agar di pulau-pulau terpencil dapat memanfaatkan energi secara mandiri melalui energi terbarukan, seperti biomassa, panas bumi, energi angin, hidroelektrisitas dan energi terbarukan lainnya.

"Implikasinya program ini (iconic island) meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sistem pembangunan lebih baik merata," kata dia di Hotel Harris, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Pemerintah optimistis program iconic island akan berjalan sesuai rencana, sehingga dapat dioptimalkan dengan program percepatan proyek 10.000 megawatt (MW) tahap II.

"Sejumlah pulau yang tersebar potensi panas bumi, air cukup besar, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sarana sumber energi bagi pembangkit listrik," ujarnya.

Pemerintah menargetkan penggunaan energi terbarukan sebesar 25 persen hingga 2025. Persentase tersebut meningkat dari proyeksi awal sebesar 17 persen. Peningkatan itu lantaran adanya assignment dari pemerintah agar mendorong penggunaan EBTKE semaksimal mungkin guna mengimbangi pengembangan energi berbahan fosil.

"Saat ini realisasi pembangkit listrik tenaga panas bumi mencapai 3.967 megawatt. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga air mencapai 1.174 MW," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa program iconic island telah berjalan di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pulau tersebut sekarang sudah mandiri dengan memanfaatkaan sumber energi terbarukan.

"Saya berharap dapat dioptimalkan dan berlanjut di pulau-pulau lain," tuturnya.

Kendati demikian, pemerintah tak memungkiri jika masih ada hambatan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem regulasi dalam mengembangkan energi terbarukan.

"Misalnya saja mengenai feed in tarrif, sampai ekslporasi EBT yang terhambat karena masalah perolehan izin di lapangan karena kurangnya koordinasi lintas sektoral, " katanya.

Sehingga, lanjut Marritje, Kementerian ESDM akan terus melakukan perbaikan di sisi lintas sektoral. Di samping itu, pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk duduk bersama membicarakan upaya pemanfaatan EBT agar jauh lebih baik lagi.

"Jika masalah soal harga ya tolong sampaikan kepada kami. Kami pasti akan menampung. Namun kami inginkan mengena feed in tariff bisa berjalan sampai lima tahun ke depan, sehingga tidak tiap tahun berubah," ujar dia.