Hatta: Bagi perusahaan asing, perizinan kita ribet
Kamis, 27 Juni 2013 - 16:29 WIB
Hatta: Bagi perusahaan asing, perizinan kita ribet
A
A
A
Sindonews.com - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, banyak perusahaan asing yang mengatakan perizinan di Indonesia terlalu ribet. Dia memberikan contoh di mana rombongan bisnis asal Amerika Serikat mengutarakan kesulitan-kesulitan bisnis yang dihadapi dalam membuka usaha di sini.
"Itulah yang dikatakan perusahaan asing, contohnya business council AS yang mengatakan kita itu kasarnya ribet, menimbulkan ketidakpastian, kalau kita mengajukan izin lama sekali. Itu kan tidak boleh dalam dunia usaha," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Oleh karena itu, Hatta mengimbau agar pemerintah daerah mulai melakukan penyederhanaan izin tanpa mengurangi kewenangan daerah serta tidak melanggar kaidah good governance.
"Perizinan daerah itu diatur dalam UU otonomi dan yang terkait itu nanti kita akan bicara. Menteri Dalam Negeri tadi sudah kita minta lakukan pembicaraan dengan daerah tanpa harus hilangkan kewenangan daerah, tapi penyederhanaan itu masih mungkin dilakukan," paparnya.
Dia juga meminta Bupati mulai meringkas peraturan dan memadatkan tata cara perizinan, "Misalkan Bupati keluarkan 1, 2, 3, 4 peraturan, ke depannya nanti cukup 1 peraturan saja dan dirangkum," pungkasnya.
"Itulah yang dikatakan perusahaan asing, contohnya business council AS yang mengatakan kita itu kasarnya ribet, menimbulkan ketidakpastian, kalau kita mengajukan izin lama sekali. Itu kan tidak boleh dalam dunia usaha," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Oleh karena itu, Hatta mengimbau agar pemerintah daerah mulai melakukan penyederhanaan izin tanpa mengurangi kewenangan daerah serta tidak melanggar kaidah good governance.
"Perizinan daerah itu diatur dalam UU otonomi dan yang terkait itu nanti kita akan bicara. Menteri Dalam Negeri tadi sudah kita minta lakukan pembicaraan dengan daerah tanpa harus hilangkan kewenangan daerah, tapi penyederhanaan itu masih mungkin dilakukan," paparnya.
Dia juga meminta Bupati mulai meringkas peraturan dan memadatkan tata cara perizinan, "Misalkan Bupati keluarkan 1, 2, 3, 4 peraturan, ke depannya nanti cukup 1 peraturan saja dan dirangkum," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
