Penggunaan BBM non subsidi di Polman belum optimal
Senin, 08 Juli 2013 - 16:48 WIB
Penggunaan BBM non subsidi di Polman belum optimal
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah memberlakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi khusus pada kendaraan dinas di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), belum optimal.
Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Polman, Darwin Burhanuddin menuturkan, belum optimalnya kebijakan tersebut dikarenakan sarana pendukung untuk BBM non subsidi dalam hal ini pertamax belum mendukung.
"Di Polman, ada empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sementara, baru satu SPBU yang telah menyediakan pengisian pertamax," ujar Darwin, Senin (8/7/2013).
Dia menyampaikan, terkait kebijakan penggunaan BBM non subsidi tersebut, telah dilakukan rakor dengan pihak ESDM se-Sulbar. Hasilnya, penyaluran pertamax setiap kabupaten sudah ada, begitu juga dengan harga standar pertamax juga sudah ditetapkan.
Untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, setiap kendaraan dinas telah dipasangi stiker penggunaan BBM non subsidi. Kebijakan tersebut juga akan diatur dalam rekomendasi gubernur.
Darwin menambahkan, untuk kendaraan dinas di wilayah Polewali, khususnya yang jauh dari akses SPBU yang menyediakan sarana pengisian pertamax, pihaknya telah memikirkan dan memformulasikan seperti apa modelnya seraya menunggu turunnya rekomendasi dari gubernur.
Sebab, kata dia, untuk saat ini sangat berat jika setiap kendraan yang jauh dari Kota Polewali tempat SPBU yang punya sarana pengisian pertamax harus ke Kota Polewali untuk mendapatkannya.
Sekadar diketahui, pasca kenaikan harga BBM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penggunaan BBM non subsidi, khususnya terhadap kendaraan dinas.
Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Polman, Darwin Burhanuddin menuturkan, belum optimalnya kebijakan tersebut dikarenakan sarana pendukung untuk BBM non subsidi dalam hal ini pertamax belum mendukung.
"Di Polman, ada empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sementara, baru satu SPBU yang telah menyediakan pengisian pertamax," ujar Darwin, Senin (8/7/2013).
Dia menyampaikan, terkait kebijakan penggunaan BBM non subsidi tersebut, telah dilakukan rakor dengan pihak ESDM se-Sulbar. Hasilnya, penyaluran pertamax setiap kabupaten sudah ada, begitu juga dengan harga standar pertamax juga sudah ditetapkan.
Untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, setiap kendaraan dinas telah dipasangi stiker penggunaan BBM non subsidi. Kebijakan tersebut juga akan diatur dalam rekomendasi gubernur.
Darwin menambahkan, untuk kendaraan dinas di wilayah Polewali, khususnya yang jauh dari akses SPBU yang menyediakan sarana pengisian pertamax, pihaknya telah memikirkan dan memformulasikan seperti apa modelnya seraya menunggu turunnya rekomendasi dari gubernur.
Sebab, kata dia, untuk saat ini sangat berat jika setiap kendraan yang jauh dari Kota Polewali tempat SPBU yang punya sarana pengisian pertamax harus ke Kota Polewali untuk mendapatkannya.
Sekadar diketahui, pasca kenaikan harga BBM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penggunaan BBM non subsidi, khususnya terhadap kendaraan dinas.
(izz)
