Program BSPS Kemenpera di Wakatobi didukung DPR
Selasa, 09 Juli 2013 - 12:03 WIB
Program BSPS Kemenpera di Wakatobi didukung DPR
A
A
A
Sindonews.com - Komisi V DPR RI sangat mendukung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Sejumlah anggota Komisi V DPR bahkan meminta Kemenpera untuk meminta agar jumlah BSPS yang ada saat ini ditingkatkan lagi agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati bantuan pemerintah tersebut.
“Komisi V DPR RI sangat mendukung BSPS Kemenpera di Kabupaten wakatobi. Kami harap tahun 2013 ini Kabupaten Wakatobi yang akan memperoleh BSPS sejumlah 1.096 unit rumah bisa ditingkatkan menjadi 2.000 unit rumah,” ujar Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR Ir. Mulyadi dalam siaran persnya, Selasa (9/7/2013).
Tampak hadir pada kegiatan tersebut 11 anggota dan sekretariat Komisi V DPR perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Badan SAR Nasional, serta Asisten Deputi Kemitraan dan Perumahan Keswadayaan Atiek Nienerani serta Kepala Bidang Kemitraan Usaha Perumahan Swadaya Bisma Staniarto.
Mulyadi menjelaskan, untuk merealisasikan bantuan tersebut Komisi V DPR RI akan bersurat dengan Menteri Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya. Sebab, saat ini masih banyak masyarakat di Kabupaten Wakatobi yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni.
Pada kunjungan kerja tersebut, Komisi V DPR juga sempat melakukan pertemuan dialog langsung dengan sejumlah penerima BSPS Kemenpera Tahun 2011 dan 2012 di ruang serba guna Desa Mola Raya. Sebagian besar penerima bantuan adalah warga Suku Bajo yang tidak memiliki rumah dimana saat ini atas izin Pemerintah Kabupaten Wakatobi diperbolehkan untuk menempati pesisir pantai.
Dana BSPS tersebut digunakan untuk membangun rumah dengan kondisi dinding belum memenuhi standar karena masih terbuat dari gedhek (bambu).
“Kami juga meminta kepada Kemenpera untuk dapat menyediakan MCK untuk masyarakat suku Bajo, Penyediaan air bersih oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Listrik melalui PLTS oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengadaan kapal tangkap ikan dan tambatan perahu oleh KPDT,” harapnya.
Salah seorang warga suku Bajo, Samiran juga sempat meminta kepada perwakilan Kemenpera untuk dapat meningkatkan kualitas perumahan di desa tersebut. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain adanya bantuan dalam bentuk perbaikan dinding rumah, penyediaan MCK, air bersih, listrik, dan pembangunan jembatan antar desa yang lebih permanen.
“Saya mewakili masyarakat desa menyampaikan terima kasih kepada Kemenpera yang telah memberikan dana BSPS dan Komisi V yang telah berkenan datang dan menginisiasi bantuan dari pemerintah ini,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Kemitraan dan Perumahan Keswadayaan Atiek Nienerani menjelaskan, dalam rangka memenuhi permintaan MCK, Kemenpera melalui Deputi Perumahan Swadaya telah meminta Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk menyampaikan usulan perihal tersebut yang akan diteruskan kepada Deputi Pengembangan Kawasan.
“Saat ini alokasi BSPS di Kabupaten Wakatobi tahun 2013 hanya sejumlah 1.096 penerima bantuan. Untuk meningkatkan alokasi menjadi 2.000 penerima bantuan sebagaimana permintaan Komisi V DPR RI Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya akan mohon arahan Pimpinan Kementerian Perumahan Rakyat khususnya Deputi Perumahan Swadaya,” terangnya.
Sejumlah anggota Komisi V DPR bahkan meminta Kemenpera untuk meminta agar jumlah BSPS yang ada saat ini ditingkatkan lagi agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati bantuan pemerintah tersebut.
“Komisi V DPR RI sangat mendukung BSPS Kemenpera di Kabupaten wakatobi. Kami harap tahun 2013 ini Kabupaten Wakatobi yang akan memperoleh BSPS sejumlah 1.096 unit rumah bisa ditingkatkan menjadi 2.000 unit rumah,” ujar Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR Ir. Mulyadi dalam siaran persnya, Selasa (9/7/2013).
Tampak hadir pada kegiatan tersebut 11 anggota dan sekretariat Komisi V DPR perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Badan SAR Nasional, serta Asisten Deputi Kemitraan dan Perumahan Keswadayaan Atiek Nienerani serta Kepala Bidang Kemitraan Usaha Perumahan Swadaya Bisma Staniarto.
Mulyadi menjelaskan, untuk merealisasikan bantuan tersebut Komisi V DPR RI akan bersurat dengan Menteri Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya. Sebab, saat ini masih banyak masyarakat di Kabupaten Wakatobi yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni.
Pada kunjungan kerja tersebut, Komisi V DPR juga sempat melakukan pertemuan dialog langsung dengan sejumlah penerima BSPS Kemenpera Tahun 2011 dan 2012 di ruang serba guna Desa Mola Raya. Sebagian besar penerima bantuan adalah warga Suku Bajo yang tidak memiliki rumah dimana saat ini atas izin Pemerintah Kabupaten Wakatobi diperbolehkan untuk menempati pesisir pantai.
Dana BSPS tersebut digunakan untuk membangun rumah dengan kondisi dinding belum memenuhi standar karena masih terbuat dari gedhek (bambu).
“Kami juga meminta kepada Kemenpera untuk dapat menyediakan MCK untuk masyarakat suku Bajo, Penyediaan air bersih oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Listrik melalui PLTS oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengadaan kapal tangkap ikan dan tambatan perahu oleh KPDT,” harapnya.
Salah seorang warga suku Bajo, Samiran juga sempat meminta kepada perwakilan Kemenpera untuk dapat meningkatkan kualitas perumahan di desa tersebut. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain adanya bantuan dalam bentuk perbaikan dinding rumah, penyediaan MCK, air bersih, listrik, dan pembangunan jembatan antar desa yang lebih permanen.
“Saya mewakili masyarakat desa menyampaikan terima kasih kepada Kemenpera yang telah memberikan dana BSPS dan Komisi V yang telah berkenan datang dan menginisiasi bantuan dari pemerintah ini,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Kemitraan dan Perumahan Keswadayaan Atiek Nienerani menjelaskan, dalam rangka memenuhi permintaan MCK, Kemenpera melalui Deputi Perumahan Swadaya telah meminta Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk menyampaikan usulan perihal tersebut yang akan diteruskan kepada Deputi Pengembangan Kawasan.
“Saat ini alokasi BSPS di Kabupaten Wakatobi tahun 2013 hanya sejumlah 1.096 penerima bantuan. Untuk meningkatkan alokasi menjadi 2.000 penerima bantuan sebagaimana permintaan Komisi V DPR RI Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya akan mohon arahan Pimpinan Kementerian Perumahan Rakyat khususnya Deputi Perumahan Swadaya,” terangnya.
(gpr)
Lihat Juga :
