Komisi IX kecewa Dahlan Iskan mangkir rapat
Selasa, 09 Juli 2013 - 16:34 WIB
Komisi IX kecewa Dahlan Iskan mangkir rapat
A
A
A
Sindonews.com - Komisi IX DPR RI mengaku sangat kecewa kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan. Karena tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masalah ketenagakerjaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan para praktisi jurnalis.
"Kami hubungi beberapa kali, minta Dahlan Iskan datang karena masalah ini penting. Kami mau bahas bersama. Tapi tidak hadir juga. Ini masalah BUMN loh," ujar Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX bersama KAI, KCJ dan para jurnalis di gedung DPR RI, Selasa (9/7/2013).
Selain itu, Komjisi IX DPR juga mendesak Dahlan agar mengubah peraturan tentang pendanaan BUMN jika terjadi masalah. Mereka mengimbau agar para direksi BUMN wajib mengurus masalah perseroan yang timbul dengan dana pribadi.
"Kami meminta Dahlan agar para direksi BUMN menyelesaikan masalah dengan dananya sendiri. Sekarang BUMN yang bayarin, ya mereka (direksi) tenang-tenang saja," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ) bermasalah dengan karyawannya terkait sistem outsourcing dan serikat pekerja.
DPR menilai, masalah tersebut sudah berlarut-larut karena sudah terjadi sejak November 2011. Kasus PT KAI sudah pernah diangkat dan diimbau untuk segera menyelesaikannya.
"Kami hubungi beberapa kali, minta Dahlan Iskan datang karena masalah ini penting. Kami mau bahas bersama. Tapi tidak hadir juga. Ini masalah BUMN loh," ujar Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX bersama KAI, KCJ dan para jurnalis di gedung DPR RI, Selasa (9/7/2013).
Selain itu, Komjisi IX DPR juga mendesak Dahlan agar mengubah peraturan tentang pendanaan BUMN jika terjadi masalah. Mereka mengimbau agar para direksi BUMN wajib mengurus masalah perseroan yang timbul dengan dana pribadi.
"Kami meminta Dahlan agar para direksi BUMN menyelesaikan masalah dengan dananya sendiri. Sekarang BUMN yang bayarin, ya mereka (direksi) tenang-tenang saja," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ) bermasalah dengan karyawannya terkait sistem outsourcing dan serikat pekerja.
DPR menilai, masalah tersebut sudah berlarut-larut karena sudah terjadi sejak November 2011. Kasus PT KAI sudah pernah diangkat dan diimbau untuk segera menyelesaikannya.
(izz)
Lihat Juga :
