Beban fiskal meningkat, jumlah PBI ditekan
Rabu, 10 Juli 2013 - 12:38 WIB
Beban fiskal meningkat, jumlah PBI ditekan
A
A
A
Sindonews.com - Akibat banyaknya anggaran yang telah digunakan untuk program perlindungan sosial lain seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan beras untuk rakyat miskin (Raskin), menyebabkan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam BPJS kesehatan menjadi minim.
Peserta PBI tercatat hanya sebanyak 86,4 juta orang. Sementara dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS) yang ditetapkan DPR sebanyak 96,7 juta orang.
Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengatakan, penetapan peserta sebanyak 86,4 juta orang tersebut ditetapkan berdasarkan anggaran pemerintah yang tidak mencukupi akibat banyaknya pengeluaran pemerintah untuk program perlindungan sosial lain..
"86,4 juta jiwa itu kan masuk ke dalam program Jaskesmas. Untuk membantu penduduk miskin lainnya, maka ada program-program lain yang dibagi dalam bentuk BLSM dan raskin," ujar Mahendra di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Kendati demikian, Mahendra mengakui tidak menafik keakuratan data jumlah penduduk miskin yang disebutkan dalam data PPLS sebanyak 96,7 juta orang karena telah didasarkan pada acuan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun demikian, dengan adanya beban pengeluaran lain tersebut, menyebabkan pihaknya menganggap bahwa jumlah 86,4 juta orang tersebut merupakan angka yang rasional karena pemerintah juga harus menekan beban fiskal pemerintah.
"Basis yang kerap dipakai untuk menentukan jumlah penduduk miskin atau hampir miskin dan sangat miskin, itu menggunakan survey secara berkala oleh BPS. Survey terakhir mencakup 96,7 juta jiwa. Tapi Ada beban fiskal yang mesti dijaga pemerintah ke depan. Sehingga anggaran yang keluar harus tetap terjaga," tegas dia.
Peserta PBI tercatat hanya sebanyak 86,4 juta orang. Sementara dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS) yang ditetapkan DPR sebanyak 96,7 juta orang.
Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengatakan, penetapan peserta sebanyak 86,4 juta orang tersebut ditetapkan berdasarkan anggaran pemerintah yang tidak mencukupi akibat banyaknya pengeluaran pemerintah untuk program perlindungan sosial lain..
"86,4 juta jiwa itu kan masuk ke dalam program Jaskesmas. Untuk membantu penduduk miskin lainnya, maka ada program-program lain yang dibagi dalam bentuk BLSM dan raskin," ujar Mahendra di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Kendati demikian, Mahendra mengakui tidak menafik keakuratan data jumlah penduduk miskin yang disebutkan dalam data PPLS sebanyak 96,7 juta orang karena telah didasarkan pada acuan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun demikian, dengan adanya beban pengeluaran lain tersebut, menyebabkan pihaknya menganggap bahwa jumlah 86,4 juta orang tersebut merupakan angka yang rasional karena pemerintah juga harus menekan beban fiskal pemerintah.
"Basis yang kerap dipakai untuk menentukan jumlah penduduk miskin atau hampir miskin dan sangat miskin, itu menggunakan survey secara berkala oleh BPS. Survey terakhir mencakup 96,7 juta jiwa. Tapi Ada beban fiskal yang mesti dijaga pemerintah ke depan. Sehingga anggaran yang keluar harus tetap terjaga," tegas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
