Menperin: Respon Menkeu soal konsorsium FS JSS positif
Jum'at, 19 Juli 2013 - 18:30 WIB
Menperin: Respon Menkeu soal konsorsium FS JSS positif
A
A
A
Sindonews.com - Studi kelayakan (Feasibility Study/FS) Jembatan Selat Sunda (JSS), akhirnya digarap konsorsium bentukan pihak pemrakarsa dan BUMN yang dibiayai 100 persen oleh pemerintah.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, respon Menteri Keuangan M Chatib Basri positif menyikapi keputusan pembuatan konsorsium ini.
"Dede (Chatib Basri) kalau 100 persen BUMN yang ikut itu belum bilang oke, namun dia juga enggak bilang keberatan," kata Hidayat di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Hidayat menuturkan, pembentukan konsorsium antara pemrakarsa dan BUMN ini adalah bentuk win-win solution dari dua kemungkinan terkait FS JSS ini.
"Supaya FS ini objektif, pikiran Pak Agus (Gubernur BI Agus Martowardojo) dulu jangan diinisiasi oleh swasta. Sebab FS nya jadi subjektif. Tapi kalau masuk (menggunakan) APBN 100 persen akan jadi problem lagi karena masuk ke DPR," jelasnya.
"Kemaren saya mengusulkan, jadi ditetapkan oleh pemrakarsa dan supaya objektif digabungkan dengan kosorsium BUMN yang 100 persen milik pemerintah. Jadi harus keluar duit sama-sama," imbuh dia.
Namun, semua persetujuan Tim Tujuh tentang FS ini akan disepakati Menko Perekonomian Hatta Rajasa. "Jangan bilang semua sepakat, nanti yang meresmikan menyepakati kan Pak Menko (Perekonomian)," pungkas Hidayat.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, respon Menteri Keuangan M Chatib Basri positif menyikapi keputusan pembuatan konsorsium ini.
"Dede (Chatib Basri) kalau 100 persen BUMN yang ikut itu belum bilang oke, namun dia juga enggak bilang keberatan," kata Hidayat di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Hidayat menuturkan, pembentukan konsorsium antara pemrakarsa dan BUMN ini adalah bentuk win-win solution dari dua kemungkinan terkait FS JSS ini.
"Supaya FS ini objektif, pikiran Pak Agus (Gubernur BI Agus Martowardojo) dulu jangan diinisiasi oleh swasta. Sebab FS nya jadi subjektif. Tapi kalau masuk (menggunakan) APBN 100 persen akan jadi problem lagi karena masuk ke DPR," jelasnya.
"Kemaren saya mengusulkan, jadi ditetapkan oleh pemrakarsa dan supaya objektif digabungkan dengan kosorsium BUMN yang 100 persen milik pemerintah. Jadi harus keluar duit sama-sama," imbuh dia.
Namun, semua persetujuan Tim Tujuh tentang FS ini akan disepakati Menko Perekonomian Hatta Rajasa. "Jangan bilang semua sepakat, nanti yang meresmikan menyepakati kan Pak Menko (Perekonomian)," pungkas Hidayat.
(izz)
Lihat Juga :
