Tim teknis keroyok penyelesaian Tanjung Adikarto
Kamis, 01 Agustus 2013 - 19:03 WIB
Tim teknis keroyok penyelesaian Tanjung Adikarto
A
A
A
Sindonews.com – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, Kementerian Kelautan, Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo akan membentuk tim teknis pelabuhan Tanjung Adikarto. Tim teknis akan mengeroyok penyelesaian pembangunan agar pelabuhan dapat segera difungsikan.
Menurut Hasto, pada tahun ini juga diharapkan Tanjung Adikarto sudah dapat dicanangkan. Pada saat bersamaan, pelabuhan dapat difungsikan dengan masuknya kapal berukuran 30 grosston. "Ini sudah jadi program bersama Pusat, Pemda, dan Pemkab," kata Hasto, Kamis (1/8/2013).
Dia menjelaskan, Presiden SBY memasukkan penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut sebelum masa jabatannya habis. SBY bahkan direncanakan meresmikan langsung pelabuhan ini.
"Kementrian Kelautan juga akan turun. Itu dilakukan dengan memasukkan anggaran pembangunan pelabuhan di anggaran mereka," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Andung Prihadi mengatakan, pada tahun ini Pemda DIY akan mengerjakan 14 proyek pembangunan infrastruktur darat pendukung pelabuhan. Tidak hanya itu, tiga proyek infrastruktur juga melibatkan pemerintah pusat.
Menurut Hasto, pada tahun ini juga diharapkan Tanjung Adikarto sudah dapat dicanangkan. Pada saat bersamaan, pelabuhan dapat difungsikan dengan masuknya kapal berukuran 30 grosston. "Ini sudah jadi program bersama Pusat, Pemda, dan Pemkab," kata Hasto, Kamis (1/8/2013).
Dia menjelaskan, Presiden SBY memasukkan penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut sebelum masa jabatannya habis. SBY bahkan direncanakan meresmikan langsung pelabuhan ini.
"Kementrian Kelautan juga akan turun. Itu dilakukan dengan memasukkan anggaran pembangunan pelabuhan di anggaran mereka," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Andung Prihadi mengatakan, pada tahun ini Pemda DIY akan mengerjakan 14 proyek pembangunan infrastruktur darat pendukung pelabuhan. Tidak hanya itu, tiga proyek infrastruktur juga melibatkan pemerintah pusat.
(gpr)
Lihat Juga :
