Mayoritas anggaran belanja K/L mengalami penurunan
Mayoritas anggaran belanja K/L mengalami penurunan
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran belanja Kementerian atau Lembaga Negara (K/L) pada 2014 pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sidang Paripurna DPR-RI mengalami penurunan, kecuali delapan K/L.
Hal ini terkait dengan penurunan nilai total anggaran belanja K/L pada 2014 yang hanya Rp612,653 triliun, atau lebih rendah dibanding anggaran belanja K/L pada 2013 sebesar Rp622,008 triliun.
Dilansir dari laman Setkab, Selasa (20/8/2013), delapan K/L yang mengalami kenaikan anggaran adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Rp18,381 triliun (2013) menjadi Rp18,711 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dari Rp35,269 triliun menjadi Rp39,151 triliun, Kemendikbud dari Rp79,707 triliun menjadi Rp82,742 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari Rp36,592 menjadi Rp44,743 triliun.
Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Rp8,492 triliun menjadi Rp15,410 triliun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari Rp1,857 triliun menjadi Rp3,261 triliun, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dari Rp821,3 miliar menjadi Rp1,075 triliun, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dari Rp935 miliar menjadi Rp1,005 triliun.
Sebagaimana diketahui dalam RAPBN yang diajukan Presiden SBY, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen dari PDB). Dari jumlah tersebut, sebesar 49,8 persen (Rp612,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L), sementara sebesar 50,2 persen (Rp617,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran bendahara umum negara (anggaran non-K/L).
Selain kedelapan K/L yang mengalami kenaikan anggaran itu, bisa dikatakan anggaran belanja hampir semua K/L (78 k/L) pada 2014 mengalami penurunan anggaran dibanding 2013.
Penurunan anggaran terbesar dialami Kementerian Pekerjaan Umum dari Rp83,328 triliun menjadi Rp74,908 triliun, Polri dari Rp47,109 triliun menjadi Rp41,525 triliun, Kementerian Sosial dari Rp16,014 triliun menjadi Rp7,638 triliun dan Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dari Rp2,053 triliun menjadi Rp845 miliar.
Adapun K/L yang mengalami penurunan anggaran relatif kecil di antaranya adalah MPR dari Rp730,9 miliar menjadi Rp606,5 miliar, DPR dari Rp2,898 triliun menjadi Rp1,784 triliun, BPK dari Rp2,828 triliun menjadi Rp2,695 triliun, Kementerian Sekretariat Negara dari Rp4,347 triliun menjadi Rp3,862 triliun, Kementerian Pertanian dari Rp16,380 triliun menjadi Rp15,470 triliun, dan BKPM dari Rp705,8 miliar menjadi Rp609,1 miliar.
Dalam RAPBN 2014 ini juga masih ada sejumlah K/L yang memiliki anggaran belanja kurang dari Rp100 miliar, yaitu Dewan Ketahanan Nasional sebesar Rp31 miliar (sebelumnya Rp36,5 miliar), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Rp68,7 miliar (sebelumnya Rp72,6 miliar), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp65 miliar (sebelumnya Rp79,7 miliar), Komisi Yudisial Rp83,5 miliar (sebelumnya Rp91,6 miliar), Ombudsman RI Rp67 miliar (sebelumnya Rp67,8 miliar), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp95 miliar (sebelumnya Rp113,4 miliar).
Hal ini terkait dengan penurunan nilai total anggaran belanja K/L pada 2014 yang hanya Rp612,653 triliun, atau lebih rendah dibanding anggaran belanja K/L pada 2013 sebesar Rp622,008 triliun.
Dilansir dari laman Setkab, Selasa (20/8/2013), delapan K/L yang mengalami kenaikan anggaran adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Rp18,381 triliun (2013) menjadi Rp18,711 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dari Rp35,269 triliun menjadi Rp39,151 triliun, Kemendikbud dari Rp79,707 triliun menjadi Rp82,742 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dari Rp36,592 menjadi Rp44,743 triliun.
Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Rp8,492 triliun menjadi Rp15,410 triliun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari Rp1,857 triliun menjadi Rp3,261 triliun, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dari Rp821,3 miliar menjadi Rp1,075 triliun, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dari Rp935 miliar menjadi Rp1,005 triliun.
Sebagaimana diketahui dalam RAPBN yang diajukan Presiden SBY, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.230,3 triliun (11,9 persen dari PDB). Dari jumlah tersebut, sebesar 49,8 persen (Rp612,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L), sementara sebesar 50,2 persen (Rp617,7 triliun) dialokasikan melalui anggaran bendahara umum negara (anggaran non-K/L).
Selain kedelapan K/L yang mengalami kenaikan anggaran itu, bisa dikatakan anggaran belanja hampir semua K/L (78 k/L) pada 2014 mengalami penurunan anggaran dibanding 2013.
Penurunan anggaran terbesar dialami Kementerian Pekerjaan Umum dari Rp83,328 triliun menjadi Rp74,908 triliun, Polri dari Rp47,109 triliun menjadi Rp41,525 triliun, Kementerian Sosial dari Rp16,014 triliun menjadi Rp7,638 triliun dan Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dari Rp2,053 triliun menjadi Rp845 miliar.
Adapun K/L yang mengalami penurunan anggaran relatif kecil di antaranya adalah MPR dari Rp730,9 miliar menjadi Rp606,5 miliar, DPR dari Rp2,898 triliun menjadi Rp1,784 triliun, BPK dari Rp2,828 triliun menjadi Rp2,695 triliun, Kementerian Sekretariat Negara dari Rp4,347 triliun menjadi Rp3,862 triliun, Kementerian Pertanian dari Rp16,380 triliun menjadi Rp15,470 triliun, dan BKPM dari Rp705,8 miliar menjadi Rp609,1 miliar.
Dalam RAPBN 2014 ini juga masih ada sejumlah K/L yang memiliki anggaran belanja kurang dari Rp100 miliar, yaitu Dewan Ketahanan Nasional sebesar Rp31 miliar (sebelumnya Rp36,5 miliar), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Rp68,7 miliar (sebelumnya Rp72,6 miliar), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp65 miliar (sebelumnya Rp79,7 miliar), Komisi Yudisial Rp83,5 miliar (sebelumnya Rp91,6 miliar), Ombudsman RI Rp67 miliar (sebelumnya Rp67,8 miliar), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp95 miliar (sebelumnya Rp113,4 miliar).
(gpr)
Explore More