Muhaimin pastikan tak ada PHK massal di DKI
Muhaimin pastikan tak ada PHK massal di DKI
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar membantah adanya penutupan perusahaan-perusahaan di kawasan industri di Jakarta dan sekitarnya yang menyebabkan aksi Pemutusan Hubungan kerja (PHK) massal terhadap pekerja akibat faktor kenaikan upah.
Hingga saat ini, kata Muhaimin, Kemenakertrans dan dinas-dinas tenaga kerja di daerah belum menerima adanya laporan maupun pengajuan ijin dari perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya dalam waktu dekat.
"Hingga kini, kita pastikan belum mendapat laporan mengenai adanya PHK di kawasan industri seperti di Cakung. Karena kalau akan melakukan PHK harus melaporkan dan mengajuan ijin terlebih dahulu. Tapi Nanti kita cek ulang lagi masalah ini," ujar dia dalam rilisnya, Selasa (20/8/2013).
Muhaimin mengatakan, kalau memang masalah upah memberatkan perusahaan, maka salah satu solusi yang diambil adalah relokasi perusahaan ke wilayah di luar Jakarta yang masih memiliki aturan upah lebih murah.
"Kalau memang faktornya soal upah, tentu relokasi ke luar Jakarta adalah pilihan. Jakarta memang hanya untuk industri besar. Sedangkan industri padat karya mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur lebih cocok," katanya.
Menurutnya, dengan pertimbangan upah sebagai salah satu faktor, pemerintah berencana menggeser posisi-posisi strategis lokasi perusahaan. Sehingga pengumpulan lokalisasi industri sesuai dengan basis produksi dapat terwujud.
"Untuk sektor padat karya memang ada usulan untuk dikumpulkan pada satu tempat yang tentu pengupahannnya lebih murah dan jelas berbeda dengan sektor-sektor industri besar. Bagi pemerintah yang penting tidak ada PHK," jelas dia.
Namun, Menakertrans memastikan belum adanya penutupan perusahaan yang mengakibatkan PHK bagi pekerja. "Kita menunggu biasanya kalau ada penutupan kan ada PHK, PHK biasanya lapor ke kita, sampai hari ini kita belum dapatkan," kata Muhaimin.
Hingga saat ini, kata Muhaimin, Kemenakertrans dan dinas-dinas tenaga kerja di daerah belum menerima adanya laporan maupun pengajuan ijin dari perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya dalam waktu dekat.
"Hingga kini, kita pastikan belum mendapat laporan mengenai adanya PHK di kawasan industri seperti di Cakung. Karena kalau akan melakukan PHK harus melaporkan dan mengajuan ijin terlebih dahulu. Tapi Nanti kita cek ulang lagi masalah ini," ujar dia dalam rilisnya, Selasa (20/8/2013).
Muhaimin mengatakan, kalau memang masalah upah memberatkan perusahaan, maka salah satu solusi yang diambil adalah relokasi perusahaan ke wilayah di luar Jakarta yang masih memiliki aturan upah lebih murah.
"Kalau memang faktornya soal upah, tentu relokasi ke luar Jakarta adalah pilihan. Jakarta memang hanya untuk industri besar. Sedangkan industri padat karya mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur lebih cocok," katanya.
Menurutnya, dengan pertimbangan upah sebagai salah satu faktor, pemerintah berencana menggeser posisi-posisi strategis lokasi perusahaan. Sehingga pengumpulan lokalisasi industri sesuai dengan basis produksi dapat terwujud.
"Untuk sektor padat karya memang ada usulan untuk dikumpulkan pada satu tempat yang tentu pengupahannnya lebih murah dan jelas berbeda dengan sektor-sektor industri besar. Bagi pemerintah yang penting tidak ada PHK," jelas dia.
Namun, Menakertrans memastikan belum adanya penutupan perusahaan yang mengakibatkan PHK bagi pekerja. "Kita menunggu biasanya kalau ada penutupan kan ada PHK, PHK biasanya lapor ke kita, sampai hari ini kita belum dapatkan," kata Muhaimin.
(izz)
Explore More