Pengusaha daerah minim akses perbankan
Pengusaha daerah minim akses perbankan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura, Safari Azis mengatakan, meski potensi ekspor daerah tinggi, namun para pelaku usaha daerah terutama UKM masih terkendala minimnya akses pembiayaan perbankan.
Menurutnya, banyaknya penerapan syarat yang diberlakukan hingga minimnya pengetahuan pengusaha daerah terhadap ekspor menjadi permasalahan utama yang sering ditemui. Permasalahan itu dipicu atas keterbatasan UKM dalam mengelola keuangan, sehingga menjadi tidak bankable.
"Pengelolaan UKM harus diperkuat mulai dari pengelolaan keuangannya, kemampuan UKM menyusun laporan dan neraca keuangan," kata Safari dalam rilisnya, Rabu (21/8/2013).
Dia mengatakan, pemberlakuan pajak 1 persen bagi UKM yang mempunyai omzet kurang dari Rp4,8 miliar, positif agar UKM bisa mengelola perusahaan secara profesional dengan tata kelola yang baik. Sehingga menjadi bankable.
"Kita harapkan pengenaan pajak itu bisa membuat UKM nantinya bankable, karena akan memperoleh NPWP. Sehingga akses pembiayaan bisa lebih mudah," ujarnya.
Di tengah sulitnya akses pembiayaan dari perbankan, terutama untuk ekspor, pihaknya merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan untuk mengembangkan usaha. Sehingga tidak terpaku pada lembaga perbankan saja.
"Bilamana akses ke perbankan masih dirasakan sulit, pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan," terangnya.
Safari mengaku, Kadin Indonesia melalui Palapa Nusantara Berdikari akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor. Pembinaan ini dilakukan dari yang duluny tidak bankable menjadi bankable.
"Kadin membentuk Palapa Nusantara Berdikari untuk memberikan pendanaan terhadap UKM-UKM daerah yang berpotensi," tutur dia.
Untuk menggenjot ekspor daerah dengan dukungan akses pembiayaan, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial telah melakukan klinik bisnis di berbagai provinsi. Antara lain DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.
"Palapa Nusantara Berdikari bentukan Kadin ini akan melakukan akselarasi penyaluran dana kepada UKM di daerah-daerah lainnya," pungkasnya.
Menurutnya, banyaknya penerapan syarat yang diberlakukan hingga minimnya pengetahuan pengusaha daerah terhadap ekspor menjadi permasalahan utama yang sering ditemui. Permasalahan itu dipicu atas keterbatasan UKM dalam mengelola keuangan, sehingga menjadi tidak bankable.
"Pengelolaan UKM harus diperkuat mulai dari pengelolaan keuangannya, kemampuan UKM menyusun laporan dan neraca keuangan," kata Safari dalam rilisnya, Rabu (21/8/2013).
Dia mengatakan, pemberlakuan pajak 1 persen bagi UKM yang mempunyai omzet kurang dari Rp4,8 miliar, positif agar UKM bisa mengelola perusahaan secara profesional dengan tata kelola yang baik. Sehingga menjadi bankable.
"Kita harapkan pengenaan pajak itu bisa membuat UKM nantinya bankable, karena akan memperoleh NPWP. Sehingga akses pembiayaan bisa lebih mudah," ujarnya.
Di tengah sulitnya akses pembiayaan dari perbankan, terutama untuk ekspor, pihaknya merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan untuk mengembangkan usaha. Sehingga tidak terpaku pada lembaga perbankan saja.
"Bilamana akses ke perbankan masih dirasakan sulit, pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan," terangnya.
Safari mengaku, Kadin Indonesia melalui Palapa Nusantara Berdikari akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor. Pembinaan ini dilakukan dari yang duluny tidak bankable menjadi bankable.
"Kadin membentuk Palapa Nusantara Berdikari untuk memberikan pendanaan terhadap UKM-UKM daerah yang berpotensi," tutur dia.
Untuk menggenjot ekspor daerah dengan dukungan akses pembiayaan, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial telah melakukan klinik bisnis di berbagai provinsi. Antara lain DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.
"Palapa Nusantara Berdikari bentukan Kadin ini akan melakukan akselarasi penyaluran dana kepada UKM di daerah-daerah lainnya," pungkasnya.
(izz)
Explore More