Boediono minta pimpinan daerah awasi upah buruh
Selasa, 27 Agustus 2013 - 11:06 WIB
Boediono minta pimpinan daerah awasi upah buruh
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden (Wapres), Boediono meminta para pimpinan daerah untuk ikut menyikapi melemahnya perekonomian dunia dengan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menjaga inflasi.
"Ini dua hal kunci, masyarakat akan tenang bila mempunyai penghasilan dan penghasilan itu bisa cukup dipakai untuk membeli barang-barang kebutuhan. Jadi ingat dua hal penting, jangan sampai ada PHK dan jaga harga-harga jangan terlampau naik," kata Wapres seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Selasa (27/8/2013).
Dia mengingatkan bahwa melemahnya ekonomi dunia, maka harga produk atau komoditas menurun menghimpit pengusaha. Bila pada saat bersamaan dihimpit lagi oleh biaya produksi yang meningkat, maka himpitan akan berlipat ganda.
"Tak akan ada yang mau terhimpit terlalu lama sehingga bisa jadi pengusaha akan menempuh jalan menutup usaha dan PHK. Bila ini yang terjadi maka bebannya langsung terkena pada masyarakat," tuturnya.
Sementara, terkait hal itu, Boediono menegaskan bahwa semua mendukung kesejahteraan buruh. Pihaknya tidak ingin menjadi negara yang unggul ekonominya dengan menjual tenaga kerja murah. Tapi dalam situasi yang seperti itu, sangat penting bagi pemerintah daerah mengawasi agar kenaikan dilakukan dalam batasan-batasan yang patut didukung.
"Kalau dipaksakan kenaikan upah, yang terjadi adalah exit, yang rugi kita semua. Di sinilah peran pemerintah daerah," ujarnya.
Karena itu, Wapres menganjurkan para pimpinan daerah untuk mengacu pada pedoman kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), sehingga tidak melampaui batas pengelolaan.
Pihaknya meminta agar para pimpinan daerah tidak sekedar menjadi tokoh populer yang mengejar suara politik jangka pendek, apalagi mendekati Pemilu 2014. "Kalau berpikir agar panjang, harus berpikir dampak-dampak seperti itu. Kalau salah maka tidak benar-benar melindungi rakyat," kata Boediono.
"Ini dua hal kunci, masyarakat akan tenang bila mempunyai penghasilan dan penghasilan itu bisa cukup dipakai untuk membeli barang-barang kebutuhan. Jadi ingat dua hal penting, jangan sampai ada PHK dan jaga harga-harga jangan terlampau naik," kata Wapres seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Selasa (27/8/2013).
Dia mengingatkan bahwa melemahnya ekonomi dunia, maka harga produk atau komoditas menurun menghimpit pengusaha. Bila pada saat bersamaan dihimpit lagi oleh biaya produksi yang meningkat, maka himpitan akan berlipat ganda.
"Tak akan ada yang mau terhimpit terlalu lama sehingga bisa jadi pengusaha akan menempuh jalan menutup usaha dan PHK. Bila ini yang terjadi maka bebannya langsung terkena pada masyarakat," tuturnya.
Sementara, terkait hal itu, Boediono menegaskan bahwa semua mendukung kesejahteraan buruh. Pihaknya tidak ingin menjadi negara yang unggul ekonominya dengan menjual tenaga kerja murah. Tapi dalam situasi yang seperti itu, sangat penting bagi pemerintah daerah mengawasi agar kenaikan dilakukan dalam batasan-batasan yang patut didukung.
"Kalau dipaksakan kenaikan upah, yang terjadi adalah exit, yang rugi kita semua. Di sinilah peran pemerintah daerah," ujarnya.
Karena itu, Wapres menganjurkan para pimpinan daerah untuk mengacu pada pedoman kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), sehingga tidak melampaui batas pengelolaan.
Pihaknya meminta agar para pimpinan daerah tidak sekedar menjadi tokoh populer yang mengejar suara politik jangka pendek, apalagi mendekati Pemilu 2014. "Kalau berpikir agar panjang, harus berpikir dampak-dampak seperti itu. Kalau salah maka tidak benar-benar melindungi rakyat," kata Boediono.
(izz)
Lihat Juga :
