Indonesia perlu antisipasi krisis perumahan

Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemepera) menyatakan Indonesia perlu mengantisipasi adanya krisis perumahan apabila kebutuhan rumah masyarakatnya tidak tertangani dengan baik.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz meminta seluruh para pemangku kepentingan di bidang perumahan, untuk meningkatkan kerja keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau, mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang, serta mewujudkan kota bebas rumah tidak layak huni.

"Tingginya permintaan akan rumah yang terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh akan mengarah pada krisis perumahan di Indonesia. Seluruh pihak perlu mengantisipasi timbulnya krisis perumahan di Indonesia," ujar Djan dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Tahun 2013 merupakan tahun keenam Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Salah satu tujuan peringatan Hapernas adalah untuk meningkatkan kesadaran bersama bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus hak setiap orang dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memenuhinya.

Djan mengungkapkan, dampak krisis perumahan akan menimbulkan efek berantai terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (human development index) dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, kerja sama dan peran serta aktif dari para pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk meningkatkan kerja keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau serta mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang dan kota bebas rumah tidak layak huni sangatlah dibutuhkan.

"Kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman baik pemerintah pusat, pemda, pengembang, perbankan dan masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air," imbuhnya.