Kadin tuding ada kartel kedelai
Kadin tuding ada kartel kedelai
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E ) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didik J. Rachbini menuding adanya praktek kartel di Tanah Air yang menyebabkan melonjaknya harga kedelai saat ini.
"Kedelai, indikasi kartel itu ada. Kartel terjadi dalam kuota impor yang diberikan pemerintah. Itu terlihat bahwa Bulog itu dipinggirkan dari sekitar 500 ribu ton yang dialokasikan untuk kuota," kata Didik di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9/2013).
Dirinya mensinyalir, ada perusahaan-perusahaan yang dalam prakteknya diprioritaskan untuk memperoleh hak importasi kedelai. Tidak tanggung-tanggung, Didik bahkan sampai menyebutkan inisial perusahaan kartel tersebut.
"Itu ada yang diprioritaskan. Perusahaan F itu diberi prioritas. Separuh dari kuota itu dan di dalam penerima kuota itu, yang lain pengekor juga. Ini saya kira pemerintah mencermati," ujarnya.
Perum Bulog sebelumnya meminta agar ada semacam cadangan pasokan pada komoditas kedelai seperti adanya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog untuk menstabilkan harga ke depannya.
"CBP kita punya, jadi kalau harga naik bisa dilempar. Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) juga sebaiknya ada dan enggak usah banyak-banyak agar merawat jaringan ini. Ketika harga naik tinggal dikeluarkan," ujar Direktur Pengembangan Usaha Bulog, Rinto Angki belum lama ini.
Pihaknya mengaku hanya meminta pasokan kedelai dari pemerintah dengan sistem berkala atau setiap bulan agar cukup untuk dijadikan CKP. Selain itu, Rinto juga mengimbau pemerintah agar Bulog dimasukkan dalam forum stabilisasi harga kedelai untuk membantu mengintervensi pasar apabila diperlukan.
Seperti diberitakan sebelumnya, harga kedelai impor di pasaran saat ini terus melambung. Kondisi ini membuat pengusaha kecil khususnya perajin tahu dan tempe menjerit. Bahkan, tidak sedikit perajin yang gulung tikar akibat mahalnya harga kedelai.
"Kedelai, indikasi kartel itu ada. Kartel terjadi dalam kuota impor yang diberikan pemerintah. Itu terlihat bahwa Bulog itu dipinggirkan dari sekitar 500 ribu ton yang dialokasikan untuk kuota," kata Didik di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9/2013).
Dirinya mensinyalir, ada perusahaan-perusahaan yang dalam prakteknya diprioritaskan untuk memperoleh hak importasi kedelai. Tidak tanggung-tanggung, Didik bahkan sampai menyebutkan inisial perusahaan kartel tersebut.
"Itu ada yang diprioritaskan. Perusahaan F itu diberi prioritas. Separuh dari kuota itu dan di dalam penerima kuota itu, yang lain pengekor juga. Ini saya kira pemerintah mencermati," ujarnya.
Perum Bulog sebelumnya meminta agar ada semacam cadangan pasokan pada komoditas kedelai seperti adanya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog untuk menstabilkan harga ke depannya.
"CBP kita punya, jadi kalau harga naik bisa dilempar. Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) juga sebaiknya ada dan enggak usah banyak-banyak agar merawat jaringan ini. Ketika harga naik tinggal dikeluarkan," ujar Direktur Pengembangan Usaha Bulog, Rinto Angki belum lama ini.
Pihaknya mengaku hanya meminta pasokan kedelai dari pemerintah dengan sistem berkala atau setiap bulan agar cukup untuk dijadikan CKP. Selain itu, Rinto juga mengimbau pemerintah agar Bulog dimasukkan dalam forum stabilisasi harga kedelai untuk membantu mengintervensi pasar apabila diperlukan.
Seperti diberitakan sebelumnya, harga kedelai impor di pasaran saat ini terus melambung. Kondisi ini membuat pengusaha kecil khususnya perajin tahu dan tempe menjerit. Bahkan, tidak sedikit perajin yang gulung tikar akibat mahalnya harga kedelai.
(rna)
Explore More