KKP tingkatkan keamanan produk pangan ekspor
KKP tingkatkan keamanan produk pangan ekspor
A
A
A
Sindonews.com - Ekspor produk perikanan Indonesia pada kuartal pertama 2013 telah menyentuh angka USD3,9 juta. Nilai ekspor ini berjalan paralel dengan perbaikan pengendalian mutu dan keamanan pangan atau food safety yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Keamanan pangan, tidak bisa ditawar. Bahan tambahan formalin, borak atau mercury sekecil apapun akan menggagalkan produk perikanan masuk ke pasar," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Achmad Poernomo dalam rilisnya, Jumat (6/9/2013).
Ketentuan keamanan pangan atau food safety, kata Achmad, merupakan syarat mutlak bagi setiap produk perikanan yang akan masuk pasar ekspor. Setiap negara sangat ketat pada ketentuan penerapan keamanan pangannya.
Bahkan, mereka berbeda menerapkan ketentuan berdasarkan risk assessment (RA) masing-masing negara. Ahmad menjelaskan, RA merupakan proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada produk perikanan.
"Upaya pengendalian mutu harus dibarengi dengan risk assessment. Untuk produk perikanan, kendatipun harga RA mahal, tetapi tetap harus dilakukan. Assessment bisa semakin kuat, bisa menopang pengendalian mutu dan keamanan pangan," tegasnya.
Menurutnya, untuk meminimalkan biaya risk assessment, bisa dilakukan kerja sama antar berbagai instansi dan institusi terkait. Untuk produk perikanan, risk assessment bisa dilakukan dengan asosiasi, perguruan tinggi serta lembaga yang berkompeten seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta para stakeholder perikanan.
"Risk assessment harus dibarengi dengan survei. Termasuk pemeriksaan terhadap masing-masing orang. Apalagi setiap orang berbeda kekuatannya dalam menerima bahan kimia. Prosedur seperti ini sudah dilakukan BPOM dan ITB dalam melakukan riset keamanan pangan," terangnya.
KKP, lanjut dia, sudah memiliki alat pendeteksi bahan berbahaya yang terdapat pada produk perikanan. Untuk mendeteksi formalin atau borak, kini konsumen tidak perlu lama menunggu hasil laboratorium.
"KKP telah menciptakan Kit Antilin, sebagai alat pendeteksi kandungan bahan berbahaya yang terdapat pada ikan. Sebenarnya kualitas ikan masih bisa dinegosiasikan, misalnya warna tidak apa-apa. Namun untuk kandungan bahan berbahaya demi keamanan pangan, tidak bisa ditolerir," jelas Achmad.
Produk ekspor perikanan paling banyak didominasi adalah udang dan tuna. Kemudian menyusul produk rumput laut kering. Sedangkan pasar terbesar masih didominasi Amerika dengan nilai USD1,2 miliar per tahun. Kedua, Jepang USD800 juta dan ketiga Uni Eropa (27 negara) dengan nilai USD400 juta sampai USD500 juta.
"Keamanan pangan, tidak bisa ditawar. Bahan tambahan formalin, borak atau mercury sekecil apapun akan menggagalkan produk perikanan masuk ke pasar," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Achmad Poernomo dalam rilisnya, Jumat (6/9/2013).
Ketentuan keamanan pangan atau food safety, kata Achmad, merupakan syarat mutlak bagi setiap produk perikanan yang akan masuk pasar ekspor. Setiap negara sangat ketat pada ketentuan penerapan keamanan pangannya.
Bahkan, mereka berbeda menerapkan ketentuan berdasarkan risk assessment (RA) masing-masing negara. Ahmad menjelaskan, RA merupakan proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada produk perikanan.
"Upaya pengendalian mutu harus dibarengi dengan risk assessment. Untuk produk perikanan, kendatipun harga RA mahal, tetapi tetap harus dilakukan. Assessment bisa semakin kuat, bisa menopang pengendalian mutu dan keamanan pangan," tegasnya.
Menurutnya, untuk meminimalkan biaya risk assessment, bisa dilakukan kerja sama antar berbagai instansi dan institusi terkait. Untuk produk perikanan, risk assessment bisa dilakukan dengan asosiasi, perguruan tinggi serta lembaga yang berkompeten seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta para stakeholder perikanan.
"Risk assessment harus dibarengi dengan survei. Termasuk pemeriksaan terhadap masing-masing orang. Apalagi setiap orang berbeda kekuatannya dalam menerima bahan kimia. Prosedur seperti ini sudah dilakukan BPOM dan ITB dalam melakukan riset keamanan pangan," terangnya.
KKP, lanjut dia, sudah memiliki alat pendeteksi bahan berbahaya yang terdapat pada produk perikanan. Untuk mendeteksi formalin atau borak, kini konsumen tidak perlu lama menunggu hasil laboratorium.
"KKP telah menciptakan Kit Antilin, sebagai alat pendeteksi kandungan bahan berbahaya yang terdapat pada ikan. Sebenarnya kualitas ikan masih bisa dinegosiasikan, misalnya warna tidak apa-apa. Namun untuk kandungan bahan berbahaya demi keamanan pangan, tidak bisa ditolerir," jelas Achmad.
Produk ekspor perikanan paling banyak didominasi adalah udang dan tuna. Kemudian menyusul produk rumput laut kering. Sedangkan pasar terbesar masih didominasi Amerika dengan nilai USD1,2 miliar per tahun. Kedua, Jepang USD800 juta dan ketiga Uni Eropa (27 negara) dengan nilai USD400 juta sampai USD500 juta.
(izz)
Explore More