Jepang tegaskan siap danai PLTU Batang

Kamis, 12 September 2013 - 16:44 WIB
Jepang tegaskan siap...
Jepang tegaskan siap danai PLTU Batang
A A A
Sindonews.com - Pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tetap berniat untuk mendanai proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah (Jateng), walaupun proyek ini belum menemui titik terang.

Proyek sebesar 2x1.000 megawatt (MW) ini menelan dana sekitar Rp30 triliun. Sedangkan total lahan yang dipakai mencapai 220 hektare (ha). Namun, masih 15 persen atau sekitar 33 hektare lahan yang belum dibebaskan.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menggandeng pihak swasta yaitu PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan konsorsium, terdiri dari Adaro dengan dua perusahaan asal Jepang, J Power dan Itochu.

Chief Executive Officer JBIC, Hiroshi Watanabe mengutarakan, pihaknya akan membagi pendanaan proyek tersebut dalam dua tahap yaitu untuk pembangkit dan transmisi.

Menurutnya, untuk pembangkit ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan dana dari dalam maupun luar negeri. "Sementara transmisi akan dibangun dengan dana pemerintah terpisah," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Dia mengaku siap untuk mendanai proyek tersebut dan mekanisme pendanaannya akan diserahkan pada Menteri Keuangan, M Chatib Basri. "Untuk mekanisme kami kembalikan kepada Menteri Keuangan. Dan apabila siap JBIC akan mendanai," kata Watanabe.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengaku dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap proyek ini sangat kuat. Tetapi memang ada permasalahan lahan yang harus diselesaikan.

"Hal tersebut akan terkait dengan pasokan listrik di Provinsi Jawa Tengah. Memang masih ada sekitar 10 persen lahan lagi yang harus dibebaskan," kata Mahendra.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut belum ada kesepakatan soal harga antara masyarakat yang digusur dengan para pengembang proyek PLTU Batang tersebut.

Selain itu, Ganjar juga meminta para pengusaha yang tergabung dalam konsorsium segera menepati janji penggantian rugi lahan mereka yang akan digusur.

"Janji-janji dari pengusaha harus ditepati. Kalau cuma janji gombal itu enggak akan terjadi nanti, kasihan rakyatnya," ujar Ganjar dalam kesempatan yang sama.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6686 seconds (0.1#10.140)