Ini tiga dampak ketergantungan impor
Sabtu, 14 September 2013 - 20:27 WIB
Ini tiga dampak ketergantungan impor
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Economic Development Studies (IEDS) menyatakan jika solusi instan ketergantungan impor masih menjadi pilihan utama pemerintah, maka ada tiga dampak yang akan terjadi secara simultan.
Pertama, defisit neraca perdagangan antara impor dan ekspor yang sudah mencapai angka USD3 miliar akan semakin melebar. Sehingga akan berdampak pada dunia usaha yang makin terhimpit. "Saat ini 70 persen bahan baku industri masih tergantung dari impor. Bukan tidak mungkin akan terjadi PHK massal akibat ambruknya sektor industri nasional," ujar Direktur IEDS, Tjandra Irawan dalam siaran persnya, Sabtu (14/9/2013).
Kedua, pembukaan kran impor secara masif ini juga bertentangan dengan rencana pemerintah untuk memberikan relaksasi ekspor sebagaimana disampaikan kementerian keuangan.
"Relaksasi ekspor yang dipahami adalah bagaimana menekan impor dan memberi stimulus pada sektor ekspor dengan memberi sejumlah kemudahan bagi para pengusaha, di antaranya menghilangkan birokrasi yang panjang dan korup, bea masuk dan kuota ekspor," jelas Tjandra.
Ketiga, kebijakan memuluskan impor juga akan mematikan sektor-sektor industri dan pertanian di dalam negeri. "Lihat dalam kasus kisruh impor kedelai, dengan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas kedelai saat ini saja membuat para petani, produsen kedelai, juga pengusaha tempe dan tahu menjerit. Karena di pasaran nyatanya harga kedelai mencapai Rp 9.200 per kilogram untuk kualitas standar. Sementara kualitas terbaik Rp 10.000 per kilogram," ungkapnya, sambil menambahkan kebijakan impor juga akan terus memelihara sindikasi dan mafia impor yang selama ini diuntungkan.
Pertama, defisit neraca perdagangan antara impor dan ekspor yang sudah mencapai angka USD3 miliar akan semakin melebar. Sehingga akan berdampak pada dunia usaha yang makin terhimpit. "Saat ini 70 persen bahan baku industri masih tergantung dari impor. Bukan tidak mungkin akan terjadi PHK massal akibat ambruknya sektor industri nasional," ujar Direktur IEDS, Tjandra Irawan dalam siaran persnya, Sabtu (14/9/2013).
Kedua, pembukaan kran impor secara masif ini juga bertentangan dengan rencana pemerintah untuk memberikan relaksasi ekspor sebagaimana disampaikan kementerian keuangan.
"Relaksasi ekspor yang dipahami adalah bagaimana menekan impor dan memberi stimulus pada sektor ekspor dengan memberi sejumlah kemudahan bagi para pengusaha, di antaranya menghilangkan birokrasi yang panjang dan korup, bea masuk dan kuota ekspor," jelas Tjandra.
Ketiga, kebijakan memuluskan impor juga akan mematikan sektor-sektor industri dan pertanian di dalam negeri. "Lihat dalam kasus kisruh impor kedelai, dengan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas kedelai saat ini saja membuat para petani, produsen kedelai, juga pengusaha tempe dan tahu menjerit. Karena di pasaran nyatanya harga kedelai mencapai Rp 9.200 per kilogram untuk kualitas standar. Sementara kualitas terbaik Rp 10.000 per kilogram," ungkapnya, sambil menambahkan kebijakan impor juga akan terus memelihara sindikasi dan mafia impor yang selama ini diuntungkan.
(dmd)
Lihat Juga :
