DPR: Konsumen tak diberikan alternatif pilihan bahan bakar
DPR: Konsumen tak diberikan alternatif pilihan bahan bakar
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah dalam rangka membatasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan menerapkan kebijakan transkasi non tunai untuk setiap pembelian BBM bersubsidi.
Sejauh ini, beragam cara diwacanakan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka menekan laju konsumsi BBM, seperti rencana penerapan Radio Frequency Identification (RFID), kebijakan dua harga, hingga telah menaikan harga BBM bersubsidi pertengahan tahun 2013 lalu.
Anggota DPR RI Komisi VII, Rofi munawar memandang selama ini pemerintah sibuk membatasi konsumsi BBM bagi masyarakat, ironisnya penyediaan bahan bakar alternatif seperti pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan produksi biodiesel dan gas tak ada perubahan signifkan.
"Pemerintah saat ini disibukan dengan melakukan beragam pembatasan konsumsi BBM bagi konsumen, namun sayangnya disisi lain konsumen tidak diberikan alternatif pilihan bahan bakar kendaraan selain BBM karena mandeknya program konversi BBM ke BBG dan produksi bahan bakar non minyak lainnya yang tak pernah terwujud," kata Rofi dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (15/9/2013).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/9/2013) mengatakan, pemerintah merencanakan penerapan pembelian BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan memakai kartu atau secara nontunai mulai 2014.
Dalam merealisasikan kebijakan tersebut industri perbankan digandeng untuk menyediakan alat transaksi non tunai untuk pembeliaan BBM subsidi.
Rofi menjelaskan, penerapan kebijakan ini memerlukan adaptasi yang tidak mudah, mengingat adanya migrasi sistem yang harus dilakukan dalam pola konsumsi BBM di masyarakat. Kemudian dukungan industri perbankan harus maksimal dalam menyediakan perangkat Informasi Teknologi (IT) yang terintegrasi secara online dengan seluruh SPBU yang ada di seluruh Indonesia.
"Sistem ini harus jelas bentuk dan mekanismenya bagi konsumen, apakah bentuknya voucher seperti e-toll ataukah bentuk autodebet seperti lazimnya diterapkan di sebagian SPBU Jabotabek dan kota-kota besar selama ini. Lalu apakah pola konsumsi dibatasi berdasarkan kuota per hari ataukah sesuai deposit dana tertentu?" tanya Rofi’.
Sekedar Informasi bahwa pemerintah akan menguji coba terlebih dulu pemakaian kartu ini di Pulau Bali, Batam, dan Jabodetabek. Jika berhasil dan lancar maka sistem pembelian voucher BBM ini akan mulai secara bertahap akan diberlakukan secara nasional.
Kementerian ESDM dalam RAPBN 2014 mengusulkan untuk asumsi volume BBM bersubsidi sebesar 51,04-52,41 juta kiloliter (kl). Angka ini, meningkat dari APBN-Perubahan 2013 sebesar 48 juta kilo liter, sedangkan volume LPG 3 kg subsidi sebesar 4,79-4,93 juta ton.
Sejauh ini, beragam cara diwacanakan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka menekan laju konsumsi BBM, seperti rencana penerapan Radio Frequency Identification (RFID), kebijakan dua harga, hingga telah menaikan harga BBM bersubsidi pertengahan tahun 2013 lalu.
Anggota DPR RI Komisi VII, Rofi munawar memandang selama ini pemerintah sibuk membatasi konsumsi BBM bagi masyarakat, ironisnya penyediaan bahan bakar alternatif seperti pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan produksi biodiesel dan gas tak ada perubahan signifkan.
"Pemerintah saat ini disibukan dengan melakukan beragam pembatasan konsumsi BBM bagi konsumen, namun sayangnya disisi lain konsumen tidak diberikan alternatif pilihan bahan bakar kendaraan selain BBM karena mandeknya program konversi BBM ke BBG dan produksi bahan bakar non minyak lainnya yang tak pernah terwujud," kata Rofi dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (15/9/2013).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/9/2013) mengatakan, pemerintah merencanakan penerapan pembelian BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan memakai kartu atau secara nontunai mulai 2014.
Dalam merealisasikan kebijakan tersebut industri perbankan digandeng untuk menyediakan alat transaksi non tunai untuk pembeliaan BBM subsidi.
Rofi menjelaskan, penerapan kebijakan ini memerlukan adaptasi yang tidak mudah, mengingat adanya migrasi sistem yang harus dilakukan dalam pola konsumsi BBM di masyarakat. Kemudian dukungan industri perbankan harus maksimal dalam menyediakan perangkat Informasi Teknologi (IT) yang terintegrasi secara online dengan seluruh SPBU yang ada di seluruh Indonesia.
"Sistem ini harus jelas bentuk dan mekanismenya bagi konsumen, apakah bentuknya voucher seperti e-toll ataukah bentuk autodebet seperti lazimnya diterapkan di sebagian SPBU Jabotabek dan kota-kota besar selama ini. Lalu apakah pola konsumsi dibatasi berdasarkan kuota per hari ataukah sesuai deposit dana tertentu?" tanya Rofi’.
Sekedar Informasi bahwa pemerintah akan menguji coba terlebih dulu pemakaian kartu ini di Pulau Bali, Batam, dan Jabodetabek. Jika berhasil dan lancar maka sistem pembelian voucher BBM ini akan mulai secara bertahap akan diberlakukan secara nasional.
Kementerian ESDM dalam RAPBN 2014 mengusulkan untuk asumsi volume BBM bersubsidi sebesar 51,04-52,41 juta kiloliter (kl). Angka ini, meningkat dari APBN-Perubahan 2013 sebesar 48 juta kilo liter, sedangkan volume LPG 3 kg subsidi sebesar 4,79-4,93 juta ton.
(gpr)
Explore More