Organda tolak kehadiran KA Cirebon-Bandung

Sindonews.com - Perusahaan Otobus (PO) dan travel jurusan Cirebon-Bandung terancam bangkrut menyusul rencana PT KA Daop III Cirebon mengoperasikan kereta api (KA) Ciremai Ekspres pada 28 September.

Pengurus Organda Wilayah 3 Cirebon, Karsono mengungkapkan, hingga kini PO masih berjuang menghadapi turunnya volume penumpang. Keberadaan KA Ciremai Ekspres dikhawatirkan akan semakin mengurangi penumpang bus.

"Saat ini saja penumpang bus sudah sepi, apalagi kalau Ciremai Ekspres beroperasi," tutur dia, Senin (23/9/2013).

Dia tak menampik ada kecenderungan di masyarakat yang lebih memilih menggunakan KA dibanding bus maupun travel. Hal ini mengingat KA memiliki efektivitas dan efisiensi melebihi angkutan umum darat lain, seperti tak terkendala macet maupun ketepatan waktu.

Dia menyebutkan, saat ini rata-rata jumlah penumpang bus Cirebon-Bandung hanya sekitar 35 persen dari kapasitas bus. Meski terbilang sedikit, pengelola bus rata-rata tetap mengangkut penumpang mengingat telah mengantongi izin operasi dari pemerintah.

Dikatakan dia, PO bus yang melayani jurusan Cirebon-Bandung di antaranya Bhineka, Sahabat, Damri, Nusantara, dan Mercy Raya. Sedangkan travel di antaranya 4848, Cipaganti, maupun Andi’s Travel.

Selain mengurangi jumlah penumpang, pihaknya mencemaskan kemungkinan PO maupun angkutan darat lain di luar KA, seperti travel, gulung tikar. Situasi itu pun dikatakan dia dapat berdampak pada munculnya pengangguran.

"Satu buah bus rata-rata melibatkan enam orang pekerja. Kalau jumlah bus ada sekitar 100 buah, sedikitnya 600 orang bakal kehilangan pekerjaannya alias menganggur," papar Karsono yang juga pengurus PO Bhineka di Cirebon ini.

Karena itu, pihaknya meminta PT KA tidak hanya mengikuti keinginan konsumen tanpa mempertimbangkan efek dari kebijakan itu. Dengan kata lain, PT KA seharusnya melakukan survei lapangan mengenai tingkat kebutuhan masyarakat akan KA jurusan Cirebon-Bandung sebelum mengoperasikan KA Ciremai Ekspres.

Sejauh ini, pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan dengan beroperasinya kereta api itu kepada walikota, gubernur, hingga kementerian perhubungan.