Wiranto: Blok Mahakam harus dikelola Pertamina
Selasa, 29 Oktober 2013 - 18:29 WIB
Wiranto: Blok Mahakam harus dikelola Pertamina
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto menyatakan kawasan kaya minyak dan gas di Blok Mahakam harus dikelola oleh Pertamina. Dia berharap kelanjutan pengelolaan blok tersebut dilakukan anak bangsa setelah kontrak Total E&P berakhir pada 2017.
“Itu (Blok Mahakam) merupakan milik rakyat. Sudah jelas Undang-undang Dasar (UUD) Pasal 33, sebesar-besarnya harus untuk kemakmuran rakyat. Terlepas dari Total, harus kembali ke negara untuk kemakmuran rakyat,” kata Wiranto dalam kunjungannya di Samarinda, Kalimantan Timur Selasa (29/10/2013).
Mengenai banyaknya ungkapan ketidaksanggupan perusahaan milik negara mengelola blok Mahakam, Wiranto menyangsikan hal itu. Dia malah balik menantang untuk adu argumen soal kesanggupan anak bangsa mengelola Blok Mahakam. “Siapa yang bilang? Yang bilang siapa dulu? Nanti saya ajak berdebat,” tantangnya.
Calon Presiden yang berpasangan dengan Hary Tanoesoedibjo ini juga menyebut perimbangan keuangan antara pusat an daerah belum berkeadilan. Kemakmuran, katanya, harus berkeadilan.
“Keadilan itu dibutuhkan dengan kemakmuran. Adil juga makmur. Bukan makmur tapi tidak adil, sehingga kalau kita makmur semuanya makmur. Tidak makmur berarti tidak ada pemerataan,” katanya.
Diketahui, blok Mahakam saat ini masih dikelola oleh PT Total E&P, perusahaan asing asal Perancis. Jelang berakhirnya kontrak, pemerintah belum menentukan soal kelanjutan pengelolaan blok tersebut. Ada dua kemungkinan, memperpanjang kontrak Total E&P atau mengganti dengan perusahaan yang lain.
“Itu (Blok Mahakam) merupakan milik rakyat. Sudah jelas Undang-undang Dasar (UUD) Pasal 33, sebesar-besarnya harus untuk kemakmuran rakyat. Terlepas dari Total, harus kembali ke negara untuk kemakmuran rakyat,” kata Wiranto dalam kunjungannya di Samarinda, Kalimantan Timur Selasa (29/10/2013).
Mengenai banyaknya ungkapan ketidaksanggupan perusahaan milik negara mengelola blok Mahakam, Wiranto menyangsikan hal itu. Dia malah balik menantang untuk adu argumen soal kesanggupan anak bangsa mengelola Blok Mahakam. “Siapa yang bilang? Yang bilang siapa dulu? Nanti saya ajak berdebat,” tantangnya.
Calon Presiden yang berpasangan dengan Hary Tanoesoedibjo ini juga menyebut perimbangan keuangan antara pusat an daerah belum berkeadilan. Kemakmuran, katanya, harus berkeadilan.
“Keadilan itu dibutuhkan dengan kemakmuran. Adil juga makmur. Bukan makmur tapi tidak adil, sehingga kalau kita makmur semuanya makmur. Tidak makmur berarti tidak ada pemerataan,” katanya.
Diketahui, blok Mahakam saat ini masih dikelola oleh PT Total E&P, perusahaan asing asal Perancis. Jelang berakhirnya kontrak, pemerintah belum menentukan soal kelanjutan pengelolaan blok tersebut. Ada dua kemungkinan, memperpanjang kontrak Total E&P atau mengganti dengan perusahaan yang lain.
(gpr)
Lihat Juga :
