Pemilu beri stimulus investasi infrastruktur
Kamis, 31 Oktober 2013 - 17:29 WIB
Pemilu beri stimulus investasi infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Jelang penyelenggaraan gelaran demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dipandang tidak akan menjadi kendala bagi kalangan swasta untuk menggandeng maupun menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur tanah air.
Direktur PT Nusantara Infrastruktur (META) Danni Hasan mengatakan, jelang pelaksanaan pemilu, justru memberi stimulus bagi pihak swasta untuk lebih agresif menggandeng investor asing.
"Swasta ini ingin berperan untuk mendorong perkembangan infrastruktur dari seluruh steakholder. Investor asing cenderung hati-hati dan menunggu, dalam keadaan kurang menguntungkan justru swasta yang bisa masuk, kita tidak terlalu khawatir," ujar Danni di Four Season, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Bila dilihat secara bisnis to bisnis, tegas Dani, antara swasta dan investor asing tidak akan terpengaruh dengan pemilu. "Pemilu bukan problem, lokal harus lebih agresif," pungkas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Nusantara Infrastruktur Indonesia John Scott Younger mengatakan, realisasi percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia sudah sangat mendesak mengingat pelaksanaan Asean Economic Community atau pasar ASEAN yang terintegrasi pada 2015 sudah di depan mata, sekaligus mendukung proyek MP3EI.
"Dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh semua pemangku kepentingan terkait pembiayaan dan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur," kata Scott.
Scott mengatakan, target ILF 2013 akan terfokus pada tantangan menghadapi upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan polo kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sebagai salah satu alasan pihak swasta memberanikan diri menarik para investor asing masuk ke Indonesia jelang pemilu melihat keterbatasan dana pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur.
Contohnya untuk proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum sebagai kementerian teknis di sektor infrastruktur, dari total kebutuhan dana Rp110,1 triliun pada 2014, dalam Pagu anggaran APBN 2014 hanya tersedia senilai Rp74,9 triliun. Artinya, terdapat kekurangan dana sebesar Rp35,2 triliun.
"Melihat potensi tersebut, swasta akan lebih agresif menggandeng investor asing masuk ke Indonesia," pungkas Scott.
Direktur PT Nusantara Infrastruktur (META) Danni Hasan mengatakan, jelang pelaksanaan pemilu, justru memberi stimulus bagi pihak swasta untuk lebih agresif menggandeng investor asing.
"Swasta ini ingin berperan untuk mendorong perkembangan infrastruktur dari seluruh steakholder. Investor asing cenderung hati-hati dan menunggu, dalam keadaan kurang menguntungkan justru swasta yang bisa masuk, kita tidak terlalu khawatir," ujar Danni di Four Season, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Bila dilihat secara bisnis to bisnis, tegas Dani, antara swasta dan investor asing tidak akan terpengaruh dengan pemilu. "Pemilu bukan problem, lokal harus lebih agresif," pungkas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Nusantara Infrastruktur Indonesia John Scott Younger mengatakan, realisasi percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia sudah sangat mendesak mengingat pelaksanaan Asean Economic Community atau pasar ASEAN yang terintegrasi pada 2015 sudah di depan mata, sekaligus mendukung proyek MP3EI.
"Dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh semua pemangku kepentingan terkait pembiayaan dan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur," kata Scott.
Scott mengatakan, target ILF 2013 akan terfokus pada tantangan menghadapi upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan polo kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sebagai salah satu alasan pihak swasta memberanikan diri menarik para investor asing masuk ke Indonesia jelang pemilu melihat keterbatasan dana pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur.
Contohnya untuk proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum sebagai kementerian teknis di sektor infrastruktur, dari total kebutuhan dana Rp110,1 triliun pada 2014, dalam Pagu anggaran APBN 2014 hanya tersedia senilai Rp74,9 triliun. Artinya, terdapat kekurangan dana sebesar Rp35,2 triliun.
"Melihat potensi tersebut, swasta akan lebih agresif menggandeng investor asing masuk ke Indonesia," pungkas Scott.
(gpr)
Lihat Juga :
