Tetapkan UMP Rp2,4 juta, buruh nilai Jokowi pro pengusaha
Minggu, 03 November 2013 - 12:57 WIB
Tetapkan UMP Rp2,4 juta, buruh nilai Jokowi pro pengusaha
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp2,4 juta bagi kaum buruh di Jakarta, dinilai kurang berpihak pada wong cilik.
Hal ini diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal saat dihubungi Sindonews, Minggu (3/11/2013).
"Ini menandakan Jokow tidak berpihak pada wong cilik, pada kaum buruh, keputusannya berat ke pihak pengusaha," kata Said.
Said mengatakan, bahwa kaum buruh meminta UMP sebesar Rp3,7 juta sudah berkompromi dengan Dewan Pengupahan Nasional bersama pengusaha dan pemerintah, dan telah disesuaikan dengan 84 item Kehidupan Hidup Layak (KHL).
Pihaknya menyayangkan besaran UMP ditetapkan berdasarkan KHL 2013 sebesar Rp2.299.860, namun bukan berdasarkan perhitungan KHL yang sudah disesuaikan dengan 84 item KHL yaitu Rp2.760.320
Karena itu, pihaknya menilai Jokowi sudah sepihak, arogan atau ada kemungkinan Jokowi tidak mendapatkan informasi dari Kementerian Tenaga Kerja (Menakertrans) bahwa buruh sudah berkompromi.
"Kami meminta dengan kerendahan hati Gubernur DKI Jakarta akan mempertimbangan hal ini dan melihat dari sudut pandang buruh, bukannya pro ke pengusaha," pungkas Said.
Hal ini diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal saat dihubungi Sindonews, Minggu (3/11/2013).
"Ini menandakan Jokow tidak berpihak pada wong cilik, pada kaum buruh, keputusannya berat ke pihak pengusaha," kata Said.
Said mengatakan, bahwa kaum buruh meminta UMP sebesar Rp3,7 juta sudah berkompromi dengan Dewan Pengupahan Nasional bersama pengusaha dan pemerintah, dan telah disesuaikan dengan 84 item Kehidupan Hidup Layak (KHL).
Pihaknya menyayangkan besaran UMP ditetapkan berdasarkan KHL 2013 sebesar Rp2.299.860, namun bukan berdasarkan perhitungan KHL yang sudah disesuaikan dengan 84 item KHL yaitu Rp2.760.320
Karena itu, pihaknya menilai Jokowi sudah sepihak, arogan atau ada kemungkinan Jokowi tidak mendapatkan informasi dari Kementerian Tenaga Kerja (Menakertrans) bahwa buruh sudah berkompromi.
"Kami meminta dengan kerendahan hati Gubernur DKI Jakarta akan mempertimbangan hal ini dan melihat dari sudut pandang buruh, bukannya pro ke pengusaha," pungkas Said.
(izz)
Lihat Juga :
