SBY terus dorong buruh-pengusaha duduk bersama
Senin, 04 November 2013 - 20:21 WIB
SBY terus dorong buruh-pengusaha duduk bersama
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku selalu mengajak dunia usaha dapat duduk bersama dengan para buruh. Menurutnya, peran dunia usaha tidak lepas dari jasa para buruh. Karena itu, ia meminta pengusaha dan buruh berkomunikasi dalam mengatasi masalah upah.
"Saya katakan masa upah buruh murah sudah selesai. Tidak boleh lagi dijadikan keunggulan komparatif," kata Presiden dikutip dari situs Setkab, Senin (4/11/2013).
Presiden mengungkapkan, buruh layak untuk sejahtera. Namun demikian, penentuan upah buruh juga harus rasional mempertimbangkan kondisi dan situasi ekonomi perusahaan.
"Peningkatan upah buruh dengan kemampuan dunia usaha, bicarakan baik-baik. Ketemu, dijalankan. Ketika sudah berjalan, jangan disegel, kita ingin buruh sejahtera, perusahaan juga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jangan dibiarkan kalau ada kekerasan yang tidak perlu," kata SBY.
Presiden kembali menegaskan bahwa pilihan ekonomi jangan sepenuhnya diserahkan pada pasar karena pasar sering tidak sempurna. Namun, apabila terlalu banyak kontrol pemerintah juga akan berdampak tidak baik. Oleh karena itu diperlukan kepatutan.
"Kalau kita menganut kapitalisme fundamental maka kita akan gagal. Tapi pasar yang bagus juga akan lebih efisien. Kalau pemerintah terlalu mengontrol, maka akan tidak baik juga. Perlu kepatutan dimana pemerintah mendorong menciptakan regulasi dan infrastruktur," tutur SBY.
"Saya katakan masa upah buruh murah sudah selesai. Tidak boleh lagi dijadikan keunggulan komparatif," kata Presiden dikutip dari situs Setkab, Senin (4/11/2013).
Presiden mengungkapkan, buruh layak untuk sejahtera. Namun demikian, penentuan upah buruh juga harus rasional mempertimbangkan kondisi dan situasi ekonomi perusahaan.
"Peningkatan upah buruh dengan kemampuan dunia usaha, bicarakan baik-baik. Ketemu, dijalankan. Ketika sudah berjalan, jangan disegel, kita ingin buruh sejahtera, perusahaan juga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jangan dibiarkan kalau ada kekerasan yang tidak perlu," kata SBY.
Presiden kembali menegaskan bahwa pilihan ekonomi jangan sepenuhnya diserahkan pada pasar karena pasar sering tidak sempurna. Namun, apabila terlalu banyak kontrol pemerintah juga akan berdampak tidak baik. Oleh karena itu diperlukan kepatutan.
"Kalau kita menganut kapitalisme fundamental maka kita akan gagal. Tapi pasar yang bagus juga akan lebih efisien. Kalau pemerintah terlalu mengontrol, maka akan tidak baik juga. Perlu kepatutan dimana pemerintah mendorong menciptakan regulasi dan infrastruktur," tutur SBY.
(gpr)
Lihat Juga :
