Apindo sebut 80% APBN berasal dari pajak pengusaha
Rabu, 06 November 2013 - 12:20 WIB
Apindo sebut 80% APBN berasal dari pajak pengusaha
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim peran pengusaha dalam pembayaran pajak sangat signifikan, karena itu pihaknya meminta agar pengusaha dibesarkan.
"Pengusaha itu tidak bisa dimatikan. 80 persen APBN pemerintah didapat dari pajak pengusaha. Pengusaha ini harus dibesarkan," kata Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita di Hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Pemerintah seharusnya bisa melakukan suatu cara atau tindakan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Dia mencontohkan negara Jepang berhasil menstabilkan harga, sehingga tidak ada tuntutan para buruh akibat naiknya biaya kebutuhan hidup.
"Peran pemerintah itu sangat penting terutama untuk menstabilkan harga. Di Jepang 30 tahun yang lalu saya makan pagi 1.000 yen, saat ini masih 1.000 yen. Itu artinya pemerintah di sana berhasil untuk menekan tingginya harga dan pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok, berarti kita bisa juga," katanya.
Adanya Inpres No 9/2013 dan Permenakertrans No 7/2013 yang mengatur soal sistem pengupahan di Indonesia 2014 oleh pemerintah, disambut baik oleh pengusaha. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, penetapan upah minimum tahun ini diklaim jauh lebih baik jika dibandingkan tahun lalu.
"Di dalam aturan Permenakertrans No 7/2013 di mana penetapan UMP ditetapkan serentak pada 1 November 2013, tujuannya agar tidak saling intip," pungkasnya.
"Pengusaha itu tidak bisa dimatikan. 80 persen APBN pemerintah didapat dari pajak pengusaha. Pengusaha ini harus dibesarkan," kata Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita di Hotel Grand Melia, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Pemerintah seharusnya bisa melakukan suatu cara atau tindakan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Dia mencontohkan negara Jepang berhasil menstabilkan harga, sehingga tidak ada tuntutan para buruh akibat naiknya biaya kebutuhan hidup.
"Peran pemerintah itu sangat penting terutama untuk menstabilkan harga. Di Jepang 30 tahun yang lalu saya makan pagi 1.000 yen, saat ini masih 1.000 yen. Itu artinya pemerintah di sana berhasil untuk menekan tingginya harga dan pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok, berarti kita bisa juga," katanya.
Adanya Inpres No 9/2013 dan Permenakertrans No 7/2013 yang mengatur soal sistem pengupahan di Indonesia 2014 oleh pemerintah, disambut baik oleh pengusaha. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, penetapan upah minimum tahun ini diklaim jauh lebih baik jika dibandingkan tahun lalu.
"Di dalam aturan Permenakertrans No 7/2013 di mana penetapan UMP ditetapkan serentak pada 1 November 2013, tujuannya agar tidak saling intip," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
