Usaha Jamsostek menuju BPJS harus diapresiasi

Sindonews.com - 1 Januari 2014 adalah momentum baru bagi masyarakat pekerja Indonesia, karena mulai saat itu negara melalui lembaga publik BPJS Ketenagakerjaan akan memberlakukan Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Banyak pihak yang mengharapkan keberadaan lembaga publik ini agar mampu terus memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat pekerja.

Wasekjen DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, bahwa saat ini melihat dari semangat kerja manajeman Jamsostek sudah sangat bagus, dan langkah-langkah sosialisasinya pun harus diapresiasikan.

"Ketika nanti telah bertransformasi menjadi BPJS, diharapkan lembaga ini dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Rabu (6/11/2013).

Pemerintah, lanjut dia, harus berpihak kepada rakyatnya, jika saat ini manfaat tambahan peserta Jamsostek yang dikemas melalui program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) sudah baik, seperti pengobatan gratis, beasiswa, pinjaman uang muka perumahan.

"Maka, kewajiban pemerintah untuk menambahkan manfaat DPKP itu, bukan malah mengurangi apalagi menghilangkan," pungkas dia.

Doli juga menyarankan kepada Jamsostek yang menurutnya sangat berpengalaman, agar terus melakukan transparansi dalam pengelolaan dana Amanah tersebut, sehingga pemerintah memahami benar maksud dan tujuan kelolaan lembaga ini.

Sementara dalam keterangan yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja Sektor Informal Indonesia (SPINDO), Maliki Sugito mengatakan penerapan kebijakan atas diberlakukannya Jaminan Sosial bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang lumrah.

Karena, lanjut dia, hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya, tapi kemudian lanjut Maliki, yang menjadi perhatian kami adalah keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan BPJS yang akan diberlakukan besok di tahun 2014.

Seperti diketahui, Pelaksanaan BPJS tinggal menghitung hari, ada puluhan juta masyarakat pekerja sektor Informal di indonesia menunggu itikad baik pemerintah. "Tapi sampai hari ini pemerintah belum juga mengeluarkan PP pelaksanaan BPJS," ujar Maliki.

Dikatakan Malik, pihaknya melihat pemerintah tidak serius dalam melaksanakan penyelenggaraan BPJS, hal itu terbukti dgn penunjukan tim RPP BPJS yang diisi oleh orang-orang baru yang kurang paham tentang Jaminan Sosial, sangat tidak rasional hajat besar rancangannya didisain oleh mereka.

"Bisa jadi tim dari pemerintah sendiri yang membuat kegaduhan di Tim RPP tersebut," tutup Maliki.