Principal kartu kredit lokal picu gagal bayar
Rabu, 06 November 2013 - 16:56 WIB
Principal kartu kredit lokal picu gagal bayar
A
A
A
Sindonews.com - Langkah perbankan nasional untuk mendirikan principal kartu kredit dinilai berpeluang menimbulkan gagal bayar di tingkat pengguna konsumtif.
Pengamat Ekonomi Unhas, Iswanto Anwar mengatakan, secara prinsip pihaknya mengapresiasi kebijakan tersebut. Sebab dengan principal kartu kredit local, akan berimbas pada penurunan fee atau royalty yang murah karena tidak harus melalui jasa penghubung asing (luar negeri) seperti Visa dan MasterCard.
Hanya saja, dapat dipastikan hal tersebut berimplikasi pada perbankan yang akan semakin menggencarkan promosi kartu kredit yang memicu daya tarik nasabah.
"Logikanya akan lebih murah. Kalau penggunaannya untuk produktif bermanfaat. Tapi kalau konsumtif, itu yang akan memicu gagal bayar," ungkapnya, Rabu (6/11/2013).
Karena itu, dia berharap Bank Indonesia (BI) menyiapkan aturan main yang jelas. Principal lokal juga wajib memiliki infrstruktur berkualitas dan berlaku adil terhadap semua penerbit kartu kredit.
Rencananya 2014 mendatang, perbankan Indonesia bakal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam sistem pembayaran kartu kredit. Principal kartu kredit merupakan lembaga yang menjalankan pembayaran, sekaligus memiliki jaringan kartu kredit.
Jika tak ada aral melintang, Indonesia akan memiliki principal lokal kartu kredit, menyusul Singapura dan Malaysia. Adapun perbankan yang sedang menggodok pendirian principal adalah BCA dan Bank Mandiri.
Berdasarkan data BI peluang dan potensi pasar kartu kredit memang besar. Ini terlihat dari nilai transaksi kartu kredit per tahunnya secara nasional mencapai Rp180 triliun. Dari total transaksi ini, sekitar 90 persen transaksi didominasi domestik.
Kepala Divisi Assessment, Ekonomi, dan Keuangan BI Wilayah I Sulampua, Noor Yudanto mengatakan, BI memang terus mendorong perbankan lokal untuk membentuk principal lokal. Dengaan kehadiran principal lokal, akan memberi keuntungan bagi nasabah, dimana biaya transaksi yang lebih murah.
"Kalau memakai jasa penghubung luar negeri ada semacam fee atau royalti yang dibayar dalam bentuk valuta asing (valas). Nah, kalau lokal tentu biayanya lebih murah, karena fee-nya lebih murah," jelasnya.
Meski begitu, lanjut Noor, pendirian prinsipal lokal juga harus melihat kemampuan sistem perbankan yang bersangkutan seperti jaringan yang kuat.
"Karena itu, lebih baik lagi jika principal dilakukan secara bersama. Bank yang satu menggandeng bank lain untuk kerja sama," ujarnya.
Pengamat Ekonomi Unhas, Iswanto Anwar mengatakan, secara prinsip pihaknya mengapresiasi kebijakan tersebut. Sebab dengan principal kartu kredit local, akan berimbas pada penurunan fee atau royalty yang murah karena tidak harus melalui jasa penghubung asing (luar negeri) seperti Visa dan MasterCard.
Hanya saja, dapat dipastikan hal tersebut berimplikasi pada perbankan yang akan semakin menggencarkan promosi kartu kredit yang memicu daya tarik nasabah.
"Logikanya akan lebih murah. Kalau penggunaannya untuk produktif bermanfaat. Tapi kalau konsumtif, itu yang akan memicu gagal bayar," ungkapnya, Rabu (6/11/2013).
Karena itu, dia berharap Bank Indonesia (BI) menyiapkan aturan main yang jelas. Principal lokal juga wajib memiliki infrstruktur berkualitas dan berlaku adil terhadap semua penerbit kartu kredit.
Rencananya 2014 mendatang, perbankan Indonesia bakal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam sistem pembayaran kartu kredit. Principal kartu kredit merupakan lembaga yang menjalankan pembayaran, sekaligus memiliki jaringan kartu kredit.
Jika tak ada aral melintang, Indonesia akan memiliki principal lokal kartu kredit, menyusul Singapura dan Malaysia. Adapun perbankan yang sedang menggodok pendirian principal adalah BCA dan Bank Mandiri.
Berdasarkan data BI peluang dan potensi pasar kartu kredit memang besar. Ini terlihat dari nilai transaksi kartu kredit per tahunnya secara nasional mencapai Rp180 triliun. Dari total transaksi ini, sekitar 90 persen transaksi didominasi domestik.
Kepala Divisi Assessment, Ekonomi, dan Keuangan BI Wilayah I Sulampua, Noor Yudanto mengatakan, BI memang terus mendorong perbankan lokal untuk membentuk principal lokal. Dengaan kehadiran principal lokal, akan memberi keuntungan bagi nasabah, dimana biaya transaksi yang lebih murah.
"Kalau memakai jasa penghubung luar negeri ada semacam fee atau royalti yang dibayar dalam bentuk valuta asing (valas). Nah, kalau lokal tentu biayanya lebih murah, karena fee-nya lebih murah," jelasnya.
Meski begitu, lanjut Noor, pendirian prinsipal lokal juga harus melihat kemampuan sistem perbankan yang bersangkutan seperti jaringan yang kuat.
"Karena itu, lebih baik lagi jika principal dilakukan secara bersama. Bank yang satu menggandeng bank lain untuk kerja sama," ujarnya.
(gpr)
Lihat Juga :
