Hatta minta penanganan tata ruang di daerah dipercepat
Kamis, 07 November 2013 - 11:57 WIB
Hatta minta penanganan tata ruang di daerah dipercepat
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa meminta permasalahan tata ruang secara nasional di daerah perlu penanganan yang lebih cepat.
"Kita harus mengembangkan pola pikir thinking out of the box, dengan lebih mengedepankan sasaran yang ingin kita capai, bukan hanya berkutat saja pada permasalahan yang kita hadapi," kata Hatta di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Dia berharap agar semua pihak memberikan kemampuan untuk merespon apa yang dihadapi saat ini. "Kita harus follow kembali di dalam rapat pleno dan dituntaskan. Begitu banyak kaitan tata ruang dengan hambatan pembangunan yaang kita hadapi, khusunya di daerah," jelasnya.
Selain itu, Hatta juga mengatakan bahwa saat ini masih terbelenggu, tidak bergerak dalam masalah tata ruang. Misalnya terdapat daerah yang masuk kategori hutan dan tidak bisa untuk berinvestasi.
"Peraturan yang membuat kita terbelenggu dan tiudak bergerak, perlu dibicarakan komprehensif. Penataan ruang itu meduduki peran sentral," katanya.
Jadi, kata Hatta, responsif terhadap perkembangan kebutuhan dan keberlanjutan pembangunan itu benar-benar ada. Karena itu, perlu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan. "Tetapi semua itu tidak boleh bertentangan satu sama lain," ucap dia.
"Kita harus mengembangkan pola pikir thinking out of the box, dengan lebih mengedepankan sasaran yang ingin kita capai, bukan hanya berkutat saja pada permasalahan yang kita hadapi," kata Hatta di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Dia berharap agar semua pihak memberikan kemampuan untuk merespon apa yang dihadapi saat ini. "Kita harus follow kembali di dalam rapat pleno dan dituntaskan. Begitu banyak kaitan tata ruang dengan hambatan pembangunan yaang kita hadapi, khusunya di daerah," jelasnya.
Selain itu, Hatta juga mengatakan bahwa saat ini masih terbelenggu, tidak bergerak dalam masalah tata ruang. Misalnya terdapat daerah yang masuk kategori hutan dan tidak bisa untuk berinvestasi.
"Peraturan yang membuat kita terbelenggu dan tiudak bergerak, perlu dibicarakan komprehensif. Penataan ruang itu meduduki peran sentral," katanya.
Jadi, kata Hatta, responsif terhadap perkembangan kebutuhan dan keberlanjutan pembangunan itu benar-benar ada. Karena itu, perlu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan. "Tetapi semua itu tidak boleh bertentangan satu sama lain," ucap dia.
(izz)
