Rehab 205 ribu rumah, Kemenpera rogoh Rp1,8 T
Rehab 205 ribu rumah, Kemenpera rogoh Rp1,8 T
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menjalankan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) 2013. Program tersebut memberikan bantuan bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Dana yang digelontorkan untuk tiap rumah yakni Rp7,5 juta untuk perbaikan rumah rusak sedang, dan Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak berat. Kemenpera memulainya dengan mengecek data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan lokasi kabupaten kota mana yang memiliki indeks kemiskinan di atas rata-rata nasional.
"Dari situ kita lakukan penilaian, sampaikan ke Pemda, bahwa kita alokasikan dapat bantuan. Kecamatan atau desa mana dapat bantuan. Kami minta data, Pemda yang mengusulkan," jelas Kasatker Penyediaan Perumahan yang juga Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Swadaya Kemenpera, Sri Nurhayati di Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kerja Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Kamis (7/11/2013).
Sri menyebutkan, total seluruh target perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia pada 2013 yakni sebanyak 205 ribu unit dan 4.500 desa dengan besaran bervariasi, dengan total diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun.
"Yang untuk rusak berat Rp15 juta ada 10 persen, berarti sekitar 20 ribuan. Anggaran total Rp1,8 triliun per tahun, ini sejak 2006 sebenarnya, namun dua tahun terakhir lebih besar," katanya.
"Karena ini kebijakan pak menteri (Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz) dalam program rumah murah, sementara untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah kami fasilitasi program lain, seperti Fasilitas Likuidasi Program Pemerintah (FLPP)," tambah dia.
Staf Perumahan dan Pemukiman Jawa I Kemenpera Sumarno mengatakan cara pencairan bantuan stimulan itu dilakukan dua tahap. 50 persen di tahap pertama, dan 50 persen sisanya diambil di tahap kedua setelah bangunan fisik selesai 30 persen.
"Konsepnya warga mengerjakan sendiri, swadaya masyarakat gotong royong. Karena enggak ada ongkos tukang, kecuali enggak mampu sama sekali atau jompo, bisa ada dana untuk tukang 15 persen tambahan dari bantuan," jelas dia
"Pencairan uangnya kita tunjuk Bank BRI. Masyarakat ambil tanda tangan, langsung uangnya disalurkan ke tukang material yang ditunjuk dekat lokasi rumah," tukas dia.
Dana yang digelontorkan untuk tiap rumah yakni Rp7,5 juta untuk perbaikan rumah rusak sedang, dan Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak berat. Kemenpera memulainya dengan mengecek data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan lokasi kabupaten kota mana yang memiliki indeks kemiskinan di atas rata-rata nasional.
"Dari situ kita lakukan penilaian, sampaikan ke Pemda, bahwa kita alokasikan dapat bantuan. Kecamatan atau desa mana dapat bantuan. Kami minta data, Pemda yang mengusulkan," jelas Kasatker Penyediaan Perumahan yang juga Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Swadaya Kemenpera, Sri Nurhayati di Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kerja Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Kamis (7/11/2013).
Sri menyebutkan, total seluruh target perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia pada 2013 yakni sebanyak 205 ribu unit dan 4.500 desa dengan besaran bervariasi, dengan total diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun.
"Yang untuk rusak berat Rp15 juta ada 10 persen, berarti sekitar 20 ribuan. Anggaran total Rp1,8 triliun per tahun, ini sejak 2006 sebenarnya, namun dua tahun terakhir lebih besar," katanya.
"Karena ini kebijakan pak menteri (Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz) dalam program rumah murah, sementara untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah kami fasilitasi program lain, seperti Fasilitas Likuidasi Program Pemerintah (FLPP)," tambah dia.
Staf Perumahan dan Pemukiman Jawa I Kemenpera Sumarno mengatakan cara pencairan bantuan stimulan itu dilakukan dua tahap. 50 persen di tahap pertama, dan 50 persen sisanya diambil di tahap kedua setelah bangunan fisik selesai 30 persen.
"Konsepnya warga mengerjakan sendiri, swadaya masyarakat gotong royong. Karena enggak ada ongkos tukang, kecuali enggak mampu sama sekali atau jompo, bisa ada dana untuk tukang 15 persen tambahan dari bantuan," jelas dia
"Pencairan uangnya kita tunjuk Bank BRI. Masyarakat ambil tanda tangan, langsung uangnya disalurkan ke tukang material yang ditunjuk dekat lokasi rumah," tukas dia.
(gpr)
Explore More