Partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur minim
Partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur minim
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengeluhkan minimnya partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dia menyebut dari total dana pembangunan infrastruktur dan sektor riil dalam Masterpan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp355 triliun, pihak swasta hanya menyumbang kontribusi 5 persen.
Sedangkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 30 persen, pemerintah sebesar 36 persen, dan campuran (BUMN, Pemerintah, Swasta) sebesar 28 persen.
"Oleh karenanya saya berharap kita mendorong peran swasta dalam membangun infrastruktur komersial dengan skema dan insentif dari pemerintah agar swasta dapat masuk ke proyek infrastruktur," terang Hatta di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (13/12/2013).
Salah satu skema pembiayaan yang terus didorong adalah dengan obligasi dan juga suku syariah sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.
Selain itu, Hatta juga menegaskan pemerintah telah mengeluarkan aturan penyederhanaan perizinan investasi untuk mempermudah investor asing dan swasta nasional masuk ke dalam proyek infrastruktur.
"Contohnya perizinan migas itu memakan 86 langkah, apabila anda mulai mendaftar hari ini maka baru 2 sampai 3 tahun lagi perizinannya dapat diperoleh. Ini yang sedang berusaha kita pangkas," pungkasnya.
Dia menyebut dari total dana pembangunan infrastruktur dan sektor riil dalam Masterpan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebesar Rp355 triliun, pihak swasta hanya menyumbang kontribusi 5 persen.
Sedangkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 30 persen, pemerintah sebesar 36 persen, dan campuran (BUMN, Pemerintah, Swasta) sebesar 28 persen.
"Oleh karenanya saya berharap kita mendorong peran swasta dalam membangun infrastruktur komersial dengan skema dan insentif dari pemerintah agar swasta dapat masuk ke proyek infrastruktur," terang Hatta di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (13/12/2013).
Salah satu skema pembiayaan yang terus didorong adalah dengan obligasi dan juga suku syariah sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.
Selain itu, Hatta juga menegaskan pemerintah telah mengeluarkan aturan penyederhanaan perizinan investasi untuk mempermudah investor asing dan swasta nasional masuk ke dalam proyek infrastruktur.
"Contohnya perizinan migas itu memakan 86 langkah, apabila anda mulai mendaftar hari ini maka baru 2 sampai 3 tahun lagi perizinannya dapat diperoleh. Ini yang sedang berusaha kita pangkas," pungkasnya.
(gpr)
Explore More