SBY: LCGC bukan untuk mobil pribadi
SBY: LCGC bukan untuk mobil pribadi
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, kebijakan mobil murah atau low cost green car (LCGC) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2013 telah mengalami pembiasan.
Presiden menegaskasn, kebijakan mobil murah untuk diterapkan bagi angkutan pedesaan yang ramah lingkungan. "Apa yang selama ini saya ikuti rupanya sudah banyak bias dan sebutlah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan di waktu lalu," kata SBY seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Kamis (4/11/2013).
PP No 41/2013 dan Permen No 33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi, dan harga terjangkau.
Kebijakan mobil murah yang dimaksud, kata SBY adalah untuk memikirkan angkutan di pedesaan yang diharapkan ramah lingkungan dan akan membawa kebaikan. "Bukan mobil-mobil kebutuhan pribadi," katanya.
Presiden meminta penjelasan ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang pernah mempertanyakan kebijakan mobil murah.
Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri hampir seluruh menteri KIB II ini mendengarkan penjelasan menteri terkait soal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014.
Presiden menegaskasn, kebijakan mobil murah untuk diterapkan bagi angkutan pedesaan yang ramah lingkungan. "Apa yang selama ini saya ikuti rupanya sudah banyak bias dan sebutlah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan di waktu lalu," kata SBY seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Kamis (4/11/2013).
PP No 41/2013 dan Permen No 33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi, dan harga terjangkau.
Kebijakan mobil murah yang dimaksud, kata SBY adalah untuk memikirkan angkutan di pedesaan yang diharapkan ramah lingkungan dan akan membawa kebaikan. "Bukan mobil-mobil kebutuhan pribadi," katanya.
Presiden meminta penjelasan ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang pernah mempertanyakan kebijakan mobil murah.
Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri hampir seluruh menteri KIB II ini mendengarkan penjelasan menteri terkait soal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014.
(izz)
Explore More