Ekonom: Kenaikan UMK Jabar bisa timbulkan PHK massal

Sindonews.com - Tuntutan buruh atas kenaikan upah semakin mendesak keberlangsungan pengusaha industri. Awan gelap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun semakin nyata.

Untuk menjaga kestabilan, perusahaan perlu mengambil langkah rasionalisasi. Antara lain menaikan harga jual produk atau menekan biaya produksi termasuk jumlah karyawan. Apalagi, di Jawa Barat (Jabar) dengan predikat sebagai produsen tekstil terbesar nasional.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta mengatakan, di Jabar ada korelasi antara PHK dengan kenaikan upah. Karena industri yang ada bersifat padat karya. Salah satunya tekstil yang memporsikan tenaga kerja hingga 24 persen.

Industri ini sangat tergantung dengan pasar. Jika pasarnya positif, kemungkinan PHK bisa dikurangi. Namun jika negatif, pengurangan jumlah pegawai sulit dihindarkan.

Berbeda dengan industri padat modal, yang produksinya harus berlanjut walaupun biaya operasionalnya meningkat. "Di Jabar bisa jadi karena kolerasinya ada. Kalau UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) ditolak pelaku usaha, karena memang keadaannya seperti itu," kata dia saat dihubungi Sindonews, Senin (18/11/13).

"Kalau industri padat modal seperti logam, bisa jadi tidak terjadi PHK. Karena bagaimana pun mereka harus beroperasi. Berbeda dengan padat karya yang bergantung dengan pasar," jelasnya.

Kondisi PHK massal, kata Acuviarta, sebenarnya sudah terlihat. Dari publikasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Jabar sebesar 9,22 persen.

"Kenaikan UMK ini tidak sendiri. Bisa berdampak pada suku bunga, BI-rate dan dampak lainnya. Termasuk pada pengurangan jumlah tenaga kerja yang bekerja," pungkasnya.