Wapres: Hanya papan yang kita tidak bisa impor
Wapres: Hanya papan yang kita tidak bisa impor
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden RI Boediono mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan agar fokus mengurangi kekurangan pasokan perumahan (backlog) sebesar 15 juta unit.
Bahkan, berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang (pakaian) dan pangan yang bisa dipenuhi kekurangannya dengan cara mengimpor, Boediono mengaku kebutuhan papan (tempat tinggal) harus dipenuhi dari dalam negeri.
"Kalau kekurangan pangan kita bisa impor, kekurangan sandang juga bisa (impor). Kalau kekurangan papan impornya bagaimana?" ujarnya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Boediono juga meminta agar pemerintah, baik pusat maupun daerah dan juga pengusaha perumahan fokus memenuhi prioritas bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Karena saya lihat bagi kelompok masyarakat yang income-nya bagus mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," katanya.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa seluruh pengembang sebaiknya membangun tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak terbatas pada rumah tapak (landed house) untuk menutup angka backlog tersebut.
"Bisa rumah tapak dan rusun. Rusunnya sendiri bisa milik atau sewa. Karena terlalu lama kalau kita harus memenuhi rumah tapak 36 meter persegi saja," tandasnya.
Bahkan, berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang (pakaian) dan pangan yang bisa dipenuhi kekurangannya dengan cara mengimpor, Boediono mengaku kebutuhan papan (tempat tinggal) harus dipenuhi dari dalam negeri.
"Kalau kekurangan pangan kita bisa impor, kekurangan sandang juga bisa (impor). Kalau kekurangan papan impornya bagaimana?" ujarnya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Boediono juga meminta agar pemerintah, baik pusat maupun daerah dan juga pengusaha perumahan fokus memenuhi prioritas bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
"Karena saya lihat bagi kelompok masyarakat yang income-nya bagus mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," katanya.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa seluruh pengembang sebaiknya membangun tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak terbatas pada rumah tapak (landed house) untuk menutup angka backlog tersebut.
"Bisa rumah tapak dan rusun. Rusunnya sendiri bisa milik atau sewa. Karena terlalu lama kalau kita harus memenuhi rumah tapak 36 meter persegi saja," tandasnya.
(gpr)
Explore More