Boediono: Pemerintah harus mengendalikan backlog perumahan
Boediono: Pemerintah harus mengendalikan backlog perumahan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden RI Boediono meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk mengendalikan backlog perumahan.
Hal tersebut disampaikan Wapres dalam pembukaan Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia (REI) ke XIV Tahun 2013, di hotel Gran Melia, Jakarta.
“Kebutuhan perumahan semakin meningkat dan apabila hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan dari sisi supply terhadap permintaan rumahan tersebut maka backlog pun akan terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah harus menjabarkan rencana kerjanya melalui program operasional atau membuat anatomi dari permintaan secara keseluruhan”, ujar Boediono dalam rilisnya di Jakarta, Senin (25/11/2013).
Selanjutnya, dia juga meminta adanya sinergi antara berbagai pihak dalam membantu pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Diperlukan sinergi antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat sendiri agar secepatnya dapat memenuhi kebutuhan papan yang layak”, tutur dia.
Lebih jauh Boediono juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan rumah susun (rusun). “Untuk masyarakat urban kebutuhan rumah susun sewa sangat besar dan saya melihat skema rusunawa ini belum menonjol mungkin insentifnya tidak jelas. Jangan lantas hal ini dijadikan objek investasi untuk mendapatkan capital game”, terangnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz yang hadir dalam kesempatan dimaksud mengatakan bahwa akan menjalankan masukan dari Wapres.
“Pak Wakil Presiden meminta kita untuk membangun lebih banyak rusunawa dan kita akan jalankan program tersebut. Terlebih apabila RUU tapera sudah disetujui, 20 tahun mendatang kita dapat menghimpun dana sebesar Rp2,650 triliun sehingga dapat membantu keberhasilan dalam pembangunan satu juta unit rusunawa dan 13,5 juta unit rumah tapak”, ujar Djan.
Hadir dalam kesempatan yang dimaksud Ketua Umum DPP REI, Setyo Maharso, dalam sambutannya melaporkan pencapaian kinerja REI. “Pada bulan Maret 2013, bertepatan dengan puncak peringatan ulang tahun REI ke 41, sudah diresmikan terbangunnya sebanyak 104.042 unit rumah sejahtera tapak (RST) yang dijual sesuai dengan harga jual subsidi berdasarkan ketetapan pemerintah”, tutur Setyo Maharso.
Setyo Maharso juga menyampaikan dukungannya terhadap hak inisiatif DPR yang sedang menyusun RUU Tabungan Perumahan menjadi Undang-Undang. “REI, secara pro aktif juga sudah menyampaikan berbagai masukan agar UU Tabungan Perumahan ini bersifat gotong royong, warga negara yang mampu membantu yang kurang mampu sehingga tidak membebani APBN”, terang Setyo Maharso.
Hal tersebut disampaikan Wapres dalam pembukaan Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia (REI) ke XIV Tahun 2013, di hotel Gran Melia, Jakarta.
“Kebutuhan perumahan semakin meningkat dan apabila hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan dari sisi supply terhadap permintaan rumahan tersebut maka backlog pun akan terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah harus menjabarkan rencana kerjanya melalui program operasional atau membuat anatomi dari permintaan secara keseluruhan”, ujar Boediono dalam rilisnya di Jakarta, Senin (25/11/2013).
Selanjutnya, dia juga meminta adanya sinergi antara berbagai pihak dalam membantu pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Diperlukan sinergi antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat sendiri agar secepatnya dapat memenuhi kebutuhan papan yang layak”, tutur dia.
Lebih jauh Boediono juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan rumah susun (rusun). “Untuk masyarakat urban kebutuhan rumah susun sewa sangat besar dan saya melihat skema rusunawa ini belum menonjol mungkin insentifnya tidak jelas. Jangan lantas hal ini dijadikan objek investasi untuk mendapatkan capital game”, terangnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz yang hadir dalam kesempatan dimaksud mengatakan bahwa akan menjalankan masukan dari Wapres.
“Pak Wakil Presiden meminta kita untuk membangun lebih banyak rusunawa dan kita akan jalankan program tersebut. Terlebih apabila RUU tapera sudah disetujui, 20 tahun mendatang kita dapat menghimpun dana sebesar Rp2,650 triliun sehingga dapat membantu keberhasilan dalam pembangunan satu juta unit rusunawa dan 13,5 juta unit rumah tapak”, ujar Djan.
Hadir dalam kesempatan yang dimaksud Ketua Umum DPP REI, Setyo Maharso, dalam sambutannya melaporkan pencapaian kinerja REI. “Pada bulan Maret 2013, bertepatan dengan puncak peringatan ulang tahun REI ke 41, sudah diresmikan terbangunnya sebanyak 104.042 unit rumah sejahtera tapak (RST) yang dijual sesuai dengan harga jual subsidi berdasarkan ketetapan pemerintah”, tutur Setyo Maharso.
Setyo Maharso juga menyampaikan dukungannya terhadap hak inisiatif DPR yang sedang menyusun RUU Tabungan Perumahan menjadi Undang-Undang. “REI, secara pro aktif juga sudah menyampaikan berbagai masukan agar UU Tabungan Perumahan ini bersifat gotong royong, warga negara yang mampu membantu yang kurang mampu sehingga tidak membebani APBN”, terang Setyo Maharso.
(gpr)
Explore More