Bangun pesisir utara Jakarta, pemerintah gandeng swasta
Selasa, 26 November 2013 - 10:53 WIB
Bangun pesisir utara Jakarta, pemerintah gandeng swasta
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa mengatakan, untuk membiayai program pembangunan dan pengembangan infrastruktur di pesisir utara kota Jakarta akan menggunakan skema kerja sama dengan swasta.
Menurut Hatta, langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan pembiayaan dari anggaran pemerintah.
"Kita tentu tudak mungkin sepenuhnya menggantungak APBN atau APBD. Oleh sebap itu, ada skema kerja sama publik swasta (public private partnership/PPP)," kata Hatta di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/11/2013).
Pernyataan Hatta tersebut, sekaligus menjawab pertanyaan berbagai kalangan perihal skema pembiayaan terkait rencana penggarapan daerah pesisir utara kota Jakarta guna menanggulangi permasalahan di Ibu Kota, seperti banjir dan kekurangan ketersediaan air.
"Jadi sebetulnya pemerintah punya gagasan besar mengurai permasalahan Ibu Kota. Pemda DKI punya gagasan besar, ide ini di-support sebagai nasional integrated development, memberikan solusi keseluruhan, bagaimana kita mengatasi defisit air, mengatasi banjir dengan membuat sungai-sungai mengalir dan memperbaiki sistem hulunya," tutur Hatta.
Dengan banyaknya program yang akan digarap tersebut, kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikannya tidak sedikit. Sementara, bila hanya mengandalkan APBN atau APBD akan memberatkan roda pemerintahan, mengingat banyak program lain yang sama pentingnya juga menunggu untuk diselesaikan dan memutuhkan biaya besar.
Untuk itu, kata dia, penting untuk menggandeng pihak swasta. Selain bisa menopang pembiayaan, proyek ini tergolong menarik bagi pihak swasta mengingat potensi bisnis ke depannya yang cukup menjanjikan.
"Secara commercially, ini available (memungkinkan)," ujar Hatta.
Menurut Hatta, langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan pembiayaan dari anggaran pemerintah.
"Kita tentu tudak mungkin sepenuhnya menggantungak APBN atau APBD. Oleh sebap itu, ada skema kerja sama publik swasta (public private partnership/PPP)," kata Hatta di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/11/2013).
Pernyataan Hatta tersebut, sekaligus menjawab pertanyaan berbagai kalangan perihal skema pembiayaan terkait rencana penggarapan daerah pesisir utara kota Jakarta guna menanggulangi permasalahan di Ibu Kota, seperti banjir dan kekurangan ketersediaan air.
"Jadi sebetulnya pemerintah punya gagasan besar mengurai permasalahan Ibu Kota. Pemda DKI punya gagasan besar, ide ini di-support sebagai nasional integrated development, memberikan solusi keseluruhan, bagaimana kita mengatasi defisit air, mengatasi banjir dengan membuat sungai-sungai mengalir dan memperbaiki sistem hulunya," tutur Hatta.
Dengan banyaknya program yang akan digarap tersebut, kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikannya tidak sedikit. Sementara, bila hanya mengandalkan APBN atau APBD akan memberatkan roda pemerintahan, mengingat banyak program lain yang sama pentingnya juga menunggu untuk diselesaikan dan memutuhkan biaya besar.
Untuk itu, kata dia, penting untuk menggandeng pihak swasta. Selain bisa menopang pembiayaan, proyek ini tergolong menarik bagi pihak swasta mengingat potensi bisnis ke depannya yang cukup menjanjikan.
"Secara commercially, ini available (memungkinkan)," ujar Hatta.
(rna)
