Gita: Pertanian tanpa subsidi, negara tak mungkin maju
Selasa, 26 November 2013 - 16:27 WIB
Gita: Pertanian tanpa subsidi, negara tak mungkin maju
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, tidak mungkin suatu negara dapat maju apabila sektor pertaniannya tidak disubsidi oleh pemerintah.
Gita mengungkapkan hal tersebut karena negara-negara maju terlihat seperti membatasi prosentase subsidi pertanian negara-negara berkembang dan negara miskin dengan angka subsidi yang cukup kecil yaitu 5 persen.
Oleh karena itu dia berharap dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) Bali nanti keinginan negara-negara berkembang dan juga negara miskin untuk menentukan prosentase subsidi pertanian sebesar 15 persen dapat diwujudkan.
"Amerika Serikat saja sudah mulai menyepakati setelah 12 tahun, ini menunjukkan fleksibiltas mereka," ujar Gita di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Hal yang dirasakan Gita cukup aneh adalah mekanisme harga yang digunakan dalam produk pertanian tersebut masih mengacu kepada Putaran Uruguay tahun 1986. Oleh karena itu, dalam KTM WTO di Bali mendatang dia akan memperjuangkan hal tersebut dengan mekanisme harga yang lebih logis.
"Ini mekanismenya harus diubah. Penggunaan harganya tidak dari tahun 1986 tapi dari harga selama 3 tahun terakhir," lanjutnya.
Hal ini merupakan bentuk usaha Indonesia sebagai tuan rumah KTM WTO untuk menjembatani kepentingan antara negara berkembang, negara maju, dan juga negara miskin.
"Negara maju subsidinya besar sekali. Makanya ini sudah disepakati semangat-semangat yang menjunjung tinggi kompetisi ekspor," tandasnya.
Gita mengungkapkan hal tersebut karena negara-negara maju terlihat seperti membatasi prosentase subsidi pertanian negara-negara berkembang dan negara miskin dengan angka subsidi yang cukup kecil yaitu 5 persen.
Oleh karena itu dia berharap dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) Bali nanti keinginan negara-negara berkembang dan juga negara miskin untuk menentukan prosentase subsidi pertanian sebesar 15 persen dapat diwujudkan.
"Amerika Serikat saja sudah mulai menyepakati setelah 12 tahun, ini menunjukkan fleksibiltas mereka," ujar Gita di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Hal yang dirasakan Gita cukup aneh adalah mekanisme harga yang digunakan dalam produk pertanian tersebut masih mengacu kepada Putaran Uruguay tahun 1986. Oleh karena itu, dalam KTM WTO di Bali mendatang dia akan memperjuangkan hal tersebut dengan mekanisme harga yang lebih logis.
"Ini mekanismenya harus diubah. Penggunaan harganya tidak dari tahun 1986 tapi dari harga selama 3 tahun terakhir," lanjutnya.
Hal ini merupakan bentuk usaha Indonesia sebagai tuan rumah KTM WTO untuk menjembatani kepentingan antara negara berkembang, negara maju, dan juga negara miskin.
"Negara maju subsidinya besar sekali. Makanya ini sudah disepakati semangat-semangat yang menjunjung tinggi kompetisi ekspor," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
