DPR: Pemerintah tak siapkan kebutuhan dolar untuk swasta
Minggu, 01 Desember 2013 - 17:04 WIB
DPR: Pemerintah tak siapkan kebutuhan dolar untuk swasta
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis menilai, pemerintah tidak mempersiapkan dengan baik kebutuhan dolar Amerika Serikat (USD) untuk membayar utang swasta di akhir bulan dan akhir tahun 2013. Sehingga rupiah terperosok ke level Rp12.000/USD.
Dia mengatakan, terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD ini juga akan berbuntut pada melonjaknya harga-harga barang, terutama barang-barang impor.
"Ujung-ujungnya nanti rakyat lagi yang terkena dampaknya," ujar Harry saat dihubungi Sindonews, Minggu (1/12/2013).
Bahkan, dia mengungkapkan bahwa target pemerintah adala, APBN-P 2013, nilai tukar dolar AS hanya sebesar Rp9.750/USD. Sedangkan berdasarkan target APBN 2014, nilai tukar rupiah sebesar Rp10.500/USD dinilai Harry tidak realistis.
"Ini tidak realistis, untuk tahun ini saja asumsi nilai tukarnya sudah meleset hampir 30 persen. Jadi antara asumsi dan target tidak tercapai," tegasnya.
Dia mengatakan, bahwa progres dari paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah yang telah dikeluarkan pada Agustus tahun ini hasilnya tidak terlihat.
"Sekarang kalau pemerintah mau mengeluarkan paket kedua Desember, ya bagus. Tapi yang pertama saja masih wacana, adem ayem," pungkas Harry.
Dia mengatakan, terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD ini juga akan berbuntut pada melonjaknya harga-harga barang, terutama barang-barang impor.
"Ujung-ujungnya nanti rakyat lagi yang terkena dampaknya," ujar Harry saat dihubungi Sindonews, Minggu (1/12/2013).
Bahkan, dia mengungkapkan bahwa target pemerintah adala, APBN-P 2013, nilai tukar dolar AS hanya sebesar Rp9.750/USD. Sedangkan berdasarkan target APBN 2014, nilai tukar rupiah sebesar Rp10.500/USD dinilai Harry tidak realistis.
"Ini tidak realistis, untuk tahun ini saja asumsi nilai tukarnya sudah meleset hampir 30 persen. Jadi antara asumsi dan target tidak tercapai," tegasnya.
Dia mengatakan, bahwa progres dari paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah yang telah dikeluarkan pada Agustus tahun ini hasilnya tidak terlihat.
"Sekarang kalau pemerintah mau mengeluarkan paket kedua Desember, ya bagus. Tapi yang pertama saja masih wacana, adem ayem," pungkas Harry.
(izz)
