UNM inisiasi pendirian BPRS perguruan tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Universitas Negeri Makassar (UNM) menginisiasi pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di tingkat perguruan tinggi (PT) se-Kawasan Timur Indonesia.
Rektor UNM Prof Arismunandar mengatakan, melaluilLangkah ini diharapkan mampu meningkatkan aksebilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) entrepreneur muda dari kampus.
Apalagi setiap PT memiliki potensi besar untuk mendirikan lembaga perbankan. Perputaran uang yang terjadi di lingkup kampus sangat besar. Sehingga jika modal tersebut mampu dikelola, akan berdampak lebih signifikan.
“Silakan dihitung. Jika jumlah mahasiswa mencapai 30 ribu dengan konsumsi uang Rp500 ribu perbulan melalui transaksi perbankan apakah dalam bentuk transfer, penggunaan atm dan sebagainya, maka sebulan mencapai Rp15 miliar, lalu setahun mencapai Rp180 miliar. Kalau ditambah dengan dosen dan karyawan bisa naik 50 persen lagi. Inilah potensi yang harus dikembangkan,” ungkapnya seusai penandatanganan MoU Pendidikan antara Bank Indonesia dengan 13 PT di wilayah Indonesia Timur, Jumat (6/12/2013).
Rektor dua periode tersebut memaparkan, BPRS UNM mulai beroperasi pada 2014. Saat ini, pihaknya telah menunjuk dewan syariah yakni Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas Prof Halide dan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Arfin. Dan sebagai modal awal, UNM telah menyiapkan Rp1,5 miliar. Modal ini diyakini akan bertambah hingga Rp2 miliar pada akhir tahun ini.
Menurut Arismunandar, kebutuhan perbankan untuk meningkatkan pengembangan kewirausahaan sangat dibutuhkan. Jika pembiayaan hanya menitikberatkan pada koperasi di tingkat universitas, maka jangkauannya sangat terbatas, hanya pada keanggotaan saja. Sementara untuk pembiayaan perbankan umum lanjut dia, wirausahawan pemula akan terkendala di agunan.
“Kami memang focus mengembangkan program kewirausahaan yang merupakan visi UNM hingga 2025. Karena itu berbagai unit bisnis sudah di kembangkan dan kami sangat bangga dengan pencapaian yang sudah dilakukan,” katanya.
Dia mencontohkan pengembangan unit bisnis seperti gallery usaha dan Macca Mart yang menyediakan berbagi produk hasil usaha mahasiswa , incubator kewiraushaan dan kuliner dengan jumlah total tenan menjadi 45 UKM.
Saat ini omzet incubator bisnis yang dikelola UNM mencapai Rp200 juta per minggu atau sekitar Rp800 juta perbulan. Angka ini belum ditambah dengan penghasilan hotel Lamacca sebesar Rp2 miliar per tahun.
Dengan tingginya capaian tersebut, dia optimis jika struktur ekonomi yang terbangun di UNM sudah sanggup membangun pasar ekonomi tersendiri di Makassar.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah I Sulampua Grup Ekonomi dan Keuangan, Causa Iman Karana menyambut baik rencana pendirian BPRS oleh perguruan tinggi.
“Ini semakin baik dalam hal potensi untuk memperluas jaringan BPR dan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan BPRS. Sebelum UNM di UGM juga sudah terbentuk hanya bentuknya yang konvensional,” ungkapnya.
Causa Iman menjelaskan, pembentukan BPRS modalnya tidak terlalu besar. Karena itu, BI siap memberikan arahan mengingat pembentukan BPRS memakan waktu sekitar dua bulan dan per 1 januari 2014 pengawasan perbankan sudah akan bereralih ke OJK.
Berdasarkan data BI, perkembangan BPRS Sulsel di triwulan III/2013 menunjukan kinerja yang masih cukup baik. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan aset. Di mana aset perbankan kelompok BPRS mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 18,17 persen (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,53 persen (yoy) atau menjadi Rp1,18 triliun.
Sementara, perkembangan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit atau pembiayaan tercatat bertumbuh, namun melambat. Dari sisi penghimpunan DPK, BPRS mengalami pelambatan pertumbuhan dari 19,61 persen (yoy) pada triwulan II/2013 menjadi 28,01 persen (yoy) pada triwulan III/2013. Hanya untuk penyaluran kredit atau pembiayan, melambat dari 27,36 persen di triwulan II/2013 menjadi 30,59 persen di triwulan III/2013.
Rektor UNM Prof Arismunandar mengatakan, melaluilLangkah ini diharapkan mampu meningkatkan aksebilitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) entrepreneur muda dari kampus.
Apalagi setiap PT memiliki potensi besar untuk mendirikan lembaga perbankan. Perputaran uang yang terjadi di lingkup kampus sangat besar. Sehingga jika modal tersebut mampu dikelola, akan berdampak lebih signifikan.
“Silakan dihitung. Jika jumlah mahasiswa mencapai 30 ribu dengan konsumsi uang Rp500 ribu perbulan melalui transaksi perbankan apakah dalam bentuk transfer, penggunaan atm dan sebagainya, maka sebulan mencapai Rp15 miliar, lalu setahun mencapai Rp180 miliar. Kalau ditambah dengan dosen dan karyawan bisa naik 50 persen lagi. Inilah potensi yang harus dikembangkan,” ungkapnya seusai penandatanganan MoU Pendidikan antara Bank Indonesia dengan 13 PT di wilayah Indonesia Timur, Jumat (6/12/2013).
Rektor dua periode tersebut memaparkan, BPRS UNM mulai beroperasi pada 2014. Saat ini, pihaknya telah menunjuk dewan syariah yakni Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas Prof Halide dan Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Arfin. Dan sebagai modal awal, UNM telah menyiapkan Rp1,5 miliar. Modal ini diyakini akan bertambah hingga Rp2 miliar pada akhir tahun ini.
Menurut Arismunandar, kebutuhan perbankan untuk meningkatkan pengembangan kewirausahaan sangat dibutuhkan. Jika pembiayaan hanya menitikberatkan pada koperasi di tingkat universitas, maka jangkauannya sangat terbatas, hanya pada keanggotaan saja. Sementara untuk pembiayaan perbankan umum lanjut dia, wirausahawan pemula akan terkendala di agunan.
“Kami memang focus mengembangkan program kewirausahaan yang merupakan visi UNM hingga 2025. Karena itu berbagai unit bisnis sudah di kembangkan dan kami sangat bangga dengan pencapaian yang sudah dilakukan,” katanya.
Dia mencontohkan pengembangan unit bisnis seperti gallery usaha dan Macca Mart yang menyediakan berbagi produk hasil usaha mahasiswa , incubator kewiraushaan dan kuliner dengan jumlah total tenan menjadi 45 UKM.
Saat ini omzet incubator bisnis yang dikelola UNM mencapai Rp200 juta per minggu atau sekitar Rp800 juta perbulan. Angka ini belum ditambah dengan penghasilan hotel Lamacca sebesar Rp2 miliar per tahun.
Dengan tingginya capaian tersebut, dia optimis jika struktur ekonomi yang terbangun di UNM sudah sanggup membangun pasar ekonomi tersendiri di Makassar.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah I Sulampua Grup Ekonomi dan Keuangan, Causa Iman Karana menyambut baik rencana pendirian BPRS oleh perguruan tinggi.
“Ini semakin baik dalam hal potensi untuk memperluas jaringan BPR dan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan BPRS. Sebelum UNM di UGM juga sudah terbentuk hanya bentuknya yang konvensional,” ungkapnya.
Causa Iman menjelaskan, pembentukan BPRS modalnya tidak terlalu besar. Karena itu, BI siap memberikan arahan mengingat pembentukan BPRS memakan waktu sekitar dua bulan dan per 1 januari 2014 pengawasan perbankan sudah akan bereralih ke OJK.
Berdasarkan data BI, perkembangan BPRS Sulsel di triwulan III/2013 menunjukan kinerja yang masih cukup baik. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan aset. Di mana aset perbankan kelompok BPRS mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 18,17 persen (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,53 persen (yoy) atau menjadi Rp1,18 triliun.
Sementara, perkembangan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit atau pembiayaan tercatat bertumbuh, namun melambat. Dari sisi penghimpunan DPK, BPRS mengalami pelambatan pertumbuhan dari 19,61 persen (yoy) pada triwulan II/2013 menjadi 28,01 persen (yoy) pada triwulan III/2013. Hanya untuk penyaluran kredit atau pembiayan, melambat dari 27,36 persen di triwulan II/2013 menjadi 30,59 persen di triwulan III/2013.
(gpr)