Pemkot Solo cemaskan kenaikan sewa kereta Jaladara

Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah berharap cemas perihal perpanjangan sewa kereta uap Jaladara milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pemkot khawatir besaran sewa naik drastis.

“Kita semua tahu biaya pemeliharaan kendaraan mesin saja bertambah mahal. Apalagi untuk pemeliharaan lokomotif kuno. Itu belum lagi ditambah pembelian kayu jati, yang harganya tidak mungkin turun,” kata Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Sri Indarjo, Selasa (10/12/2013).

Sedianya, naskah surat kontrak perpanjangan sewa antara Pemkot Solo selaku pengguna Jaladara dengan PT KAI selaku pemilik, mulai disusun sebelum akhir tahun. Namun sampai sekarang, hal ini belum dimulai oleh penyewa.

Indarjo mengatakan, terkait kerja sama sewa menyewa periode 2014 juga belum ditawarkan PT KAI. Sekadar informasi, nilai kontrak pada 2012 sebesar Rp789 juta. Selama setahun, PT KAI menanggung ongkos bahan bakar dan penyediakan masinis. Sebagai gantinya, pemkot berhak memakai kereta uap dua gerbong itu sebanyak 86 kali trip.

Mekanisme ini telah berlangsung sejak 2009 lalu. Sedangkan pada tahun ini, perjalanan wisata sepur klutuk Jaladara dibagi untuk reguler alias berbayar, serta pelajar atau masyarakat miskin yang tanpa dipungut biaya.

“Jelang akhir tahun bersisa delapan kali trip. Sebagian sudah dipesan. Sedangkan untuk perjalanan gratis, akhirnya dibagikan ke sekolah-sekolah, yang paling hanya beberapa kali saja,” terangnya.

Indarjo menyadari pemkot perlu secepatnya membahas kontrak baru dengan PT KAI, bila menginginkan pelayanan Jaladara tanpa jeda. Banyaknya peminat wisata bermoda kereta uap Jaladara melatarbelakangi pemkot mempertahankan kontrak kerja sama tersebut.

Namun, pemkot juga harus memperhitungkan potensi kenaikan nilai kontrak di tengah-tengah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut yang stagnan. Tarif sewa Jaladara sekali trip Rp3,5 juta, alias tak berubah dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut Indarjo mengatakan, persoalan lokomotif rawan rusak menjadi salah satu kekhawatiran dalam kontrak kerja sama.