Paket Bali di sektor pertanian hanya sementara
Selasa, 10 Desember 2013 - 18:08 WIB
Paket Bali di sektor pertanian hanya sementara
A
A
A
Sindonews.com - Kesepakatan dalam Paket Bali dalam perhelatan KTM WTO ke-9 di Bali yang menyangkut sektor pertanian, dinilai sebagai kemenangan tersendiri bagi negara berkembang meski bersifat sementara.
Proposal G-33 menyangkut pembentukan stok pangan dalam rangka ketahanan pangan merupakan isu runding yang sangat sensitif, namun dapat dicapai penanganan sementara sampai solusi permanen selesei dirundingkan dalam empat tahun ke depan.
"Dengan kesepakatan di Bali, maka negara berkembang akan dibebaskan dari tuntutan disiplin apabila subsidi dari total output melampaui 10 persen sesuai batasan dalam perjanjian pertanian yang ada saat ini," kata Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Imam Pambagyo di Kemendag, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Dia mengatakan, perundingan WTO tampaknya tidak dapat dilepaskan dari dua elemen lain dari perjanjian pertanian. Yakni akses pasar dan subsidi ekspor atau export competition.
Namun, tidaklah benar bahwa kesepakatan di Bali telah membuat Indonesia dan negara berkembang tidak dapat meningkatkan subsidi di sektor pertanian. Justru sebaliknya, peluang kini terbuka untuk meningkatkan tingkat subsidi sambil merundingkan solusi permanen yang akan menuntut penyempurnaan perjanjian pertanian secara signifikan.
Proposal G-33 menyangkut pembentukan stok pangan dalam rangka ketahanan pangan merupakan isu runding yang sangat sensitif, namun dapat dicapai penanganan sementara sampai solusi permanen selesei dirundingkan dalam empat tahun ke depan.
"Dengan kesepakatan di Bali, maka negara berkembang akan dibebaskan dari tuntutan disiplin apabila subsidi dari total output melampaui 10 persen sesuai batasan dalam perjanjian pertanian yang ada saat ini," kata Direktur Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Imam Pambagyo di Kemendag, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Dia mengatakan, perundingan WTO tampaknya tidak dapat dilepaskan dari dua elemen lain dari perjanjian pertanian. Yakni akses pasar dan subsidi ekspor atau export competition.
Namun, tidaklah benar bahwa kesepakatan di Bali telah membuat Indonesia dan negara berkembang tidak dapat meningkatkan subsidi di sektor pertanian. Justru sebaliknya, peluang kini terbuka untuk meningkatkan tingkat subsidi sambil merundingkan solusi permanen yang akan menuntut penyempurnaan perjanjian pertanian secara signifikan.
(izz)
Lihat Juga :
