Rupiah terpuruk, rakyat kecil makin sulit beli rumah
Jum'at, 13 Desember 2013 - 09:51 WIB
Rupiah terpuruk, rakyat kecil makin sulit beli rumah
A
A
A
Sindonews.com - Nilai tukar rupiah yang terus terpuruk membuat khawatir banyak pihak. Salah satu dampak yang paling terasa adalah sektor perumahan kecil yang mengakibatkan masyarakat miskin makin sulit memiliki rumah.
"Dengan melemahnya rupiah, tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat di tataran paling bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah, eskipun backlog perumahan masih sangat besar sekitar 15 juta unit," kata mantan Ketua Umum DPP REI periode 2010-2013 Setyo Maharso dalam rilisnya, Jumat (13/12/2013).
Kondisi yang tidak stabil ini membuat banyak masyarakat mengurungkan niatnya untuk membeli rumah. Menurut dia, untuk mengatasi kondisi tersebut perlu adanya keberpihakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia mengatakan, banyak solusi yang bisa dibuat, asal pemerintah berniat untuk ‘merumahkan’ MBR.
"Negara lain banyak yang sudah berniat merumahkan warganya, Singapura contohnya. Pendanaan tanah adalah tanggung jawab pemerintah setempat," ujar Setyo.
Menurut dia, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah sudah bagus. Apalagi kalau ditambah dengan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang sedang dirancang di DPR, yang menyebabkan dana yang diserap bisa mencapai empat sampai lima kali lipatnya.
"Kalau dana Tapera bisa terwujud kita bisa mendapat dana murah yang bisa dipakai untuk pembiayaan perumahan MBR," kata dia.
Namun dia mengkritisi eksekusi program FLPP yang dijalankan pemerintah. Dia berpendapata, perlu dibentuk komite perumahan nasional untuk mengawasi pelaksanaan program perumahan nasional.
"Bentuk saja komite yang terdiri dari professional di bidang perumahan, hukum dan ekonomi. Dengan demikian, program pemerintah untuk ‘merumahkan’ rakyat lebih cepat diwujudkan," pungkas dia.
"Dengan melemahnya rupiah, tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat di tataran paling bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah, eskipun backlog perumahan masih sangat besar sekitar 15 juta unit," kata mantan Ketua Umum DPP REI periode 2010-2013 Setyo Maharso dalam rilisnya, Jumat (13/12/2013).
Kondisi yang tidak stabil ini membuat banyak masyarakat mengurungkan niatnya untuk membeli rumah. Menurut dia, untuk mengatasi kondisi tersebut perlu adanya keberpihakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia mengatakan, banyak solusi yang bisa dibuat, asal pemerintah berniat untuk ‘merumahkan’ MBR.
"Negara lain banyak yang sudah berniat merumahkan warganya, Singapura contohnya. Pendanaan tanah adalah tanggung jawab pemerintah setempat," ujar Setyo.
Menurut dia, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah sudah bagus. Apalagi kalau ditambah dengan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang sedang dirancang di DPR, yang menyebabkan dana yang diserap bisa mencapai empat sampai lima kali lipatnya.
"Kalau dana Tapera bisa terwujud kita bisa mendapat dana murah yang bisa dipakai untuk pembiayaan perumahan MBR," kata dia.
Namun dia mengkritisi eksekusi program FLPP yang dijalankan pemerintah. Dia berpendapata, perlu dibentuk komite perumahan nasional untuk mengawasi pelaksanaan program perumahan nasional.
"Bentuk saja komite yang terdiri dari professional di bidang perumahan, hukum dan ekonomi. Dengan demikian, program pemerintah untuk ‘merumahkan’ rakyat lebih cepat diwujudkan," pungkas dia.
(rna)
