APVA: Pemerintah lambat tangani depresiasi rupiah
Selasa, 17 Desember 2013 - 21:16 WIB
APVA: Pemerintah lambat tangani depresiasi rupiah
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Asosiasi Pedagang Valas (APVA) Muhamad Idrus mengeluhkan lambatnya pemerintah dalam menangani pelemahan (depresiasi) rupiah terhadap dolar AS, Euro, Dolar Singapura, dan Ringgit.
Kendati diuntungkan oleh adanya depresiasi ini, tapi dirinya mengaku tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. "Depresiasi rupiah akan dikonversi menjadi harga-harga kebutuhan pokok, inflasi akan menguat tajam, dan kesenjangan makin melebar secara drastis," ujarnya dalam jumpa persnya di Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Dia mengatakan, depresiasi rupiah terjadi hampir setiap lima tahun sekali. Namun, ia menyesalkan mengapa siklus ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah tidak melakukan tindakan antisipasi dengan menelurkan sebuah kebijakan strategis yang dapat mencegah tersebarnya krisis moneter.
Padahal, sejak awal 2013, anjloknya nilai tukar rupiah sudah terasa diawali krisis yang melanda Asia, seperti Tiongkok, India dan Thailand.
"Anehnya, jebloknya nilai rupiah terhadap dolar bukan kali pertama terjadi. Sekitar 2007/2008 silam pun, nilai rupiah juga terjun bebas. Demikian pula pada 2003 dan semua itu terjadi jelang pesta demokrasi di negeri ini," imbuhnya.
Rupiah pun kini menurutnya seakan mengalami masa kritis. Penyakit ini bertumbuh terus sejak pemerintah absen membangun kesadaran kepada masyarakatnya, bahwa rupiah harus menjadi salah satu lambang kedaulatan negara.
Untuk itu, sambung Idrus, pemerintah harus memiliki political will yang kuat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan anak negerti terhadap rupiah. "Lunturnya semangat nasionalisme dan kebangsaan ini, menjadikan sekelompok anak bangsa malah lebih gemar mengantongi dolar," ujarnya.
Kendati diuntungkan oleh adanya depresiasi ini, tapi dirinya mengaku tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. "Depresiasi rupiah akan dikonversi menjadi harga-harga kebutuhan pokok, inflasi akan menguat tajam, dan kesenjangan makin melebar secara drastis," ujarnya dalam jumpa persnya di Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Dia mengatakan, depresiasi rupiah terjadi hampir setiap lima tahun sekali. Namun, ia menyesalkan mengapa siklus ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah tidak melakukan tindakan antisipasi dengan menelurkan sebuah kebijakan strategis yang dapat mencegah tersebarnya krisis moneter.
Padahal, sejak awal 2013, anjloknya nilai tukar rupiah sudah terasa diawali krisis yang melanda Asia, seperti Tiongkok, India dan Thailand.
"Anehnya, jebloknya nilai rupiah terhadap dolar bukan kali pertama terjadi. Sekitar 2007/2008 silam pun, nilai rupiah juga terjun bebas. Demikian pula pada 2003 dan semua itu terjadi jelang pesta demokrasi di negeri ini," imbuhnya.
Rupiah pun kini menurutnya seakan mengalami masa kritis. Penyakit ini bertumbuh terus sejak pemerintah absen membangun kesadaran kepada masyarakatnya, bahwa rupiah harus menjadi salah satu lambang kedaulatan negara.
Untuk itu, sambung Idrus, pemerintah harus memiliki political will yang kuat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan anak negerti terhadap rupiah. "Lunturnya semangat nasionalisme dan kebangsaan ini, menjadikan sekelompok anak bangsa malah lebih gemar mengantongi dolar," ujarnya.
(gpr)
