CORE: Ekonomi RI 2013 penuh keprihatinan

Sindonews.com - Center of Reform on Economics (CORE) menilai 2013 sebagai tahun penuh keprihatinan bagi Indonesia. Awal tahun dibuka dengan revisi yang signifikan di berbagai target capaian, mulai dari pertumbuhan ekonomi, ekspor, investasi, inflasi, dan lainnya.

"Memang koreksi target merupakan hal lumrah, dan pada tahun ini hampir semua negara melakukannya untuk merespon perlambatan. Namun, bagi Indonesia pemangkasan target harus dilakukan karena pemerintah menaikkan harga BBM dan administered price lainnya," papar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Hendri Saparini dalam siaran persnya, Rabu (18/12/2013).

Pemangkasan target dilakukan dengan sangat signifikan. Pertumbuhan misalnya, dari 6,8 persen menjadi 6,3 persen. Tetapi perkiraan maksimal tahun ini hanya akan naik 5,8 persen. Demikian pula investasi sejak awal ditargetkan over optimistic, yakni 11,9 persen. Padahal, pada kesepakatan umum 2013, Indonesia akan memulai berakhirnya booming investasi. Akibatnya meski target dipangkas menjadi hanya 6,9 persen, realisasinya hanya sebesar 5,2 persen.

Optimisme berlebihan terjadi pada ekspor. Tren perlambatan permintaan dan penurunan harga komoditas primer, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekspor 11,7 persen. Namun, realisasinya hanya 4,4 persen. Selain itu, inflasi pada awalnya ditargetkan 4,9 persen. Sementara berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kenaikan harga BBM, target kemudian dipatok sebesar 7,2 persen.

"Sejak lama target ini kami nilai terlalu optimis dan realisasinya diperkirakan bisa mencapai 9 persen. Memang akhirnya realisasi menjadi lebih rendah karena Bank Indonesia terus mengerem dengan kenaikan suku bunga," terang Hendri.

Berbagai indikator di atas telah memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi 2013, bahwa ada gap yang lebar antara target-target dalam APBN dan APBN-P serta prediksi realisasinya.

Selain masalah angka, CORE melihat evaluasi atas pilihan kebijakan ekonomi jauh lebih penting dibanding sekadar menilai capaian pemerintah. Pemerintah sering bersikap denial (mengingkari) terhadap kondisi yang ada sehingga respon kebijakan yang diambil cenderung ala kadarnya dan tidak memadai untuk menyelesaikan masalah pokok. Tidak heran, bila akhirnya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan justru tidak konsisten dan semakin tidak jelas arah (disorientasi).