Kebijakan ekonomi RI dinilai tidak konsisten dan jelas
Rabu, 18 Desember 2013 - 19:43 WIB
Kebijakan ekonomi RI dinilai tidak konsisten dan jelas
A
A
A
Sindonews.com - Center of Reform on Economics (CORE) memandang pemerintah Indonesia sering bersikap denial (mengingkari) terhadap kondisi ekonomi yang ada, sehingga respon kebijakan yang diambil cenderung ala kadarnya dan tidak memadai untuk menyelesaikan masalah pokok. Tidak heran, bila akhirnya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan justru tidak konsisten dan semakin tidak jelas arahnya (disorientasi).
Dalam siaran persnya, Rabu (18/12/2013), Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Hendri Saparini mencatat beberapa contoh pengingkaran yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi ekonomi.
Pertama, meskipun sejak lama fundamental ekonomi Indonesia rapuh, namun pemerintah cenderung mengabaikan dan hanya fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi. Benar dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Pada 2013 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati urutan kedua di antara emerging economies di Asia Pasifik, setelah China yang diperkirakan tumbuh 7,5 persen.
CORE mencatat defisit perdagangan barang telah terjadi sejak 2012, menyusul defisit neraca jasa dan neraca pendapatan yang sudah dialami sangat lama. Kelalaian pemerintah dalam membangun struktur industri yang kokoh telah berakhir dengan terjadinya berbagai defisit.
"Tanpa didukung fundamental ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi tinggi berpotensi menciptakan fenomena overheating yang ditandai dengan tingginya inflasi dan defisit neraca perdagangan. Selain tidak inklusif juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku dan bahan penolong impor," tulis Hendri.
Semestinya, kata Hendri, struktur ekonomi yang demikian menjadi concern pemerintah untuk segera melakukan koreksi. Namun, hingga pertengahan 2013 meski kondisi ini telah berdampak pada defisit perdagangan yang semakin lebar, banyak pejabat memilih tetap mendorong pertumbuhan karena menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan fundamental ekonomi.
Ketergantungan pada impor dianggap wajar terjadi selama ditujukan untuk mendorong investasi dan ekspor. Padahal, sebagian besar investasi yang rakus bahan impor bukan berorientasi ekspor tetapi memanfaatkan pasar dalam negeri, sehingga menggenjot pertumbuhan lewat konsumsi swasta dan investasi akan semakin membebani neraca perdagangan.
Kedua, pemerintah selalu menganggap kerentanan ekonomi yang terjadi lebih diakibatkan fenomena global, seperti isu tapering off, sehingga pemulihanannya sangat bergantung pada kondisi global. Sikap ini akhirnya membuat pemerintah acuh tak acuh terhadap masalah utama dalam struktur ekonomi nasional dan tidak segera mengambil kebijakan yang memadai untuk mengantisipasinya.
"Benar bahwa isu penghentian stimulus oleh Amerika akan berpengaruh secara global. Namun, dampak yang terjadi tentu akan berbeda tergantung dari struktur ekonomi masing-masing negara," jelas Hendri.
![Kebijakan ekonomi RI dinilai tidak konsisten dan jelas]()
Data menunjukkan Indonesia memiliki struktur PDB berbeda dengan negara-negara lain. Porsi ekspor netto Indonesia yang sangat rendah menunjukkan daya saing Indonesia relatif lebih lemah dibanding negara-negara lain. Malaysia dan Thailand akan mengalami koreksi yang lebih besar, tetapi daya saing ekspor dan investasi akan memberikan dampak berbeda, misalnya dalam pelemahan nilai tukar.
Ketiga, defisit dalam APBN. Dua tahun terakhir keseimbangan primer APBN, yakni pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran utang, telah negatif. Namun dalam Pidato Kenegaraan pada Agustus 2013, Presiden SBY masih menegaskan pemerintah akan tetap mendorong pertumbuhan, tanpa mempedulikan sumber pertumbuhannya, yaitu dengan menerapkan keep buying strategy dalam tahun fiskal 2014.
Dalam paket Agustus, salah satu strateginya adalah menjaga defisit APBN 2013 tetap sebesar 2,38 persen. Padahal, mendorong belanja dan memperlebar defisit APBN akan semakin menekan keuangan negara. Penerimaan pajak yang semakin berat menopang
belanja, semestinya pemerintah melakukan penghematan dan mengefisienkan belanja, serta menekan defisit APBN serendah mungkin.
"Pemerintah seolah mengingkari fakta bahwa shortfall masih dan terus terjadi. Tahun ini, hingga November penerimaan pajak masih 80 persen dari target. Sementara yield obligasi rupiah pemerintah dengan tenor 10 tahun sudah mencapai 8,6 persen, yang berarti APBN dibiayai dengan dana yang semakin mahal. Dalam kondisi ini semestinya defisit anggaran ditekan serendah mungkin, bukan justru didorong," papar CORE.
![Kebijakan ekonomi RI dinilai tidak konsisten dan jelas]()
Dalam siaran persnya, Rabu (18/12/2013), Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Hendri Saparini mencatat beberapa contoh pengingkaran yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi ekonomi.
Pertama, meskipun sejak lama fundamental ekonomi Indonesia rapuh, namun pemerintah cenderung mengabaikan dan hanya fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi. Benar dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Pada 2013 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati urutan kedua di antara emerging economies di Asia Pasifik, setelah China yang diperkirakan tumbuh 7,5 persen.
CORE mencatat defisit perdagangan barang telah terjadi sejak 2012, menyusul defisit neraca jasa dan neraca pendapatan yang sudah dialami sangat lama. Kelalaian pemerintah dalam membangun struktur industri yang kokoh telah berakhir dengan terjadinya berbagai defisit.
"Tanpa didukung fundamental ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi tinggi berpotensi menciptakan fenomena overheating yang ditandai dengan tingginya inflasi dan defisit neraca perdagangan. Selain tidak inklusif juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku dan bahan penolong impor," tulis Hendri.
Semestinya, kata Hendri, struktur ekonomi yang demikian menjadi concern pemerintah untuk segera melakukan koreksi. Namun, hingga pertengahan 2013 meski kondisi ini telah berdampak pada defisit perdagangan yang semakin lebar, banyak pejabat memilih tetap mendorong pertumbuhan karena menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan fundamental ekonomi.
Ketergantungan pada impor dianggap wajar terjadi selama ditujukan untuk mendorong investasi dan ekspor. Padahal, sebagian besar investasi yang rakus bahan impor bukan berorientasi ekspor tetapi memanfaatkan pasar dalam negeri, sehingga menggenjot pertumbuhan lewat konsumsi swasta dan investasi akan semakin membebani neraca perdagangan.
Kedua, pemerintah selalu menganggap kerentanan ekonomi yang terjadi lebih diakibatkan fenomena global, seperti isu tapering off, sehingga pemulihanannya sangat bergantung pada kondisi global. Sikap ini akhirnya membuat pemerintah acuh tak acuh terhadap masalah utama dalam struktur ekonomi nasional dan tidak segera mengambil kebijakan yang memadai untuk mengantisipasinya.
"Benar bahwa isu penghentian stimulus oleh Amerika akan berpengaruh secara global. Namun, dampak yang terjadi tentu akan berbeda tergantung dari struktur ekonomi masing-masing negara," jelas Hendri.
Data menunjukkan Indonesia memiliki struktur PDB berbeda dengan negara-negara lain. Porsi ekspor netto Indonesia yang sangat rendah menunjukkan daya saing Indonesia relatif lebih lemah dibanding negara-negara lain. Malaysia dan Thailand akan mengalami koreksi yang lebih besar, tetapi daya saing ekspor dan investasi akan memberikan dampak berbeda, misalnya dalam pelemahan nilai tukar.
Ketiga, defisit dalam APBN. Dua tahun terakhir keseimbangan primer APBN, yakni pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran utang, telah negatif. Namun dalam Pidato Kenegaraan pada Agustus 2013, Presiden SBY masih menegaskan pemerintah akan tetap mendorong pertumbuhan, tanpa mempedulikan sumber pertumbuhannya, yaitu dengan menerapkan keep buying strategy dalam tahun fiskal 2014.
Dalam paket Agustus, salah satu strateginya adalah menjaga defisit APBN 2013 tetap sebesar 2,38 persen. Padahal, mendorong belanja dan memperlebar defisit APBN akan semakin menekan keuangan negara. Penerimaan pajak yang semakin berat menopang
belanja, semestinya pemerintah melakukan penghematan dan mengefisienkan belanja, serta menekan defisit APBN serendah mungkin.
"Pemerintah seolah mengingkari fakta bahwa shortfall masih dan terus terjadi. Tahun ini, hingga November penerimaan pajak masih 80 persen dari target. Sementara yield obligasi rupiah pemerintah dengan tenor 10 tahun sudah mencapai 8,6 persen, yang berarti APBN dibiayai dengan dana yang semakin mahal. Dalam kondisi ini semestinya defisit anggaran ditekan serendah mungkin, bukan justru didorong," papar CORE.
(dmd)
Lihat Juga :
