Ini alasan OJK belum buka cabang di seluruh Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengaku pihaknya belum bisa menyediakan kantor cabang di beberapa daerah di Indonesia.
Namun pengawasan perbankan dan industri keuangan lainnya akan tetap berjalan dari kantor cabang OJK terdekat. Sehingga pihaknya tidak menhawatirkan potensi pelanggaran tersebut.
"Bahkan ke depannya kita bisa buka kantor cabang kalau ada keperluan terutama apabila ada peningkatan industri keuangan di daerah tersebut," ujar Muliaman di Gedung OJK, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Sementara, Anggota Komisioner OJK Bidang Perbankan Nelson Tampubolon menyebut ada beberapa kota, di mana memiliki kantor cabang BI namun belum memiliki kantor cabang OJK.
"Seperti kota Lhokseumawe ada kantor BI enggak ada OJK, masih diawasi dari kantor OJK di Banda Aceh. Pematang Siantar juga seperti itu, Gorontalo, Balikpapan dan juga Ternate," terangnya.
Nelson berharap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama di bidang keuangan mikro dapat disertakan masuk dalam pengawasan OJK. Hal ini agar OJK dapat segera membuat kantor cabang di daerah-daerah.
"Karena kota kecil seperti Sibolga, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) nya masih di bawah 15 persen, sehingga kami masih belum bisa masuk ke situ," pungkas Nelson.
Namun pengawasan perbankan dan industri keuangan lainnya akan tetap berjalan dari kantor cabang OJK terdekat. Sehingga pihaknya tidak menhawatirkan potensi pelanggaran tersebut.
"Bahkan ke depannya kita bisa buka kantor cabang kalau ada keperluan terutama apabila ada peningkatan industri keuangan di daerah tersebut," ujar Muliaman di Gedung OJK, Jakarta, Senin (23/12/2013).
Sementara, Anggota Komisioner OJK Bidang Perbankan Nelson Tampubolon menyebut ada beberapa kota, di mana memiliki kantor cabang BI namun belum memiliki kantor cabang OJK.
"Seperti kota Lhokseumawe ada kantor BI enggak ada OJK, masih diawasi dari kantor OJK di Banda Aceh. Pematang Siantar juga seperti itu, Gorontalo, Balikpapan dan juga Ternate," terangnya.
Nelson berharap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama di bidang keuangan mikro dapat disertakan masuk dalam pengawasan OJK. Hal ini agar OJK dapat segera membuat kantor cabang di daerah-daerah.
"Karena kota kecil seperti Sibolga, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) nya masih di bawah 15 persen, sehingga kami masih belum bisa masuk ke situ," pungkas Nelson.
(izz)