Realisasi PBB 12 kecamatan di Polman meleset

Sindonews.com - Realisasi capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) dipastikan tidak mencapai target yang ditetapkan tahun ini.

Kepala Dispenda Polman, Sukirman mengakui, capaian PBB sepertinya sulit untuk mencapai target tahun ini. Meski ada beberapa kecamatan yang telah mencapai target capaian PBB.

Menurutnya, salah satu kendala tidak tercapainya target PBB di sejumlah kecamatan disebabkan koordinasi antara camat dan kades/lurah tidak terjalin dengan baik.

"Kalau koordinasi camat dan desa/lurah terjalin baik, saya yakin capaian PBB bisa mencapai angka yang ditetapkan. Paling tidak bisa menghampiri 100 persen," kata Sukirman, Kamis (26/12/2013).

Dia mengatakan, hal itu tentu harus menjadi perhatian semua kecamatan. Apalagi, jika tahun depan PBB sudah menjadi pajak daerah, keberadaan camat yang sebelumnya hanya sebagai tugas pembantuan dalam PBB, kini menjadi tugas pokok.

Karena itu, diharapkan ada strategi yang dilakukan agar kordinasi antara camat dan kades atau lurah bisa terjalin baik dalam upaya peningkatan PBB. Sebab, tahun ini yang tertunggak tentu menjadi utang, sehingga ditahan akan datang ada upaya optimal dalam meningkatkan pencapaian realisasi PBB.

Terkait tak tercapainya target PBB disejumlah kecamatan, Sekkab Polman Andi Ismail meminta klasifikasi kepada masing-masing camat yang belum mencapai target.

Andi juga meminta para camat, desa dan lurah untuk memperhatikan dan meningkatkan realisasi PBB. Apalagi, tahun depan PBB sudah menjadi pajak daerah.

Dari 16 kecamatan di Polman, hanya empat kecamatan yang mampu mencapai target capaian PBB yang ditetapkan. Sementara, 12 kecamatan lainnya bertengger di bawah angka 100 persen. Bahkan, ada yang hanya mencapai 45 persen.

Berdasarkan data capaian realiasasi PBB di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Polman, dari 16 kecamatan, empat kecamatan yang mencapai target capaian PBB per 23 Desember yakni Kecamatan Tinambung yang ditetapkan Rp121,8 miliar, yang terealisasi sebesar Rp121,9 miliar atau 100,08 persen.

Kemudian, Kecamatan Balanipa ditetapkan sebesar Rp95,4 milliar, terealisasi sebesar Rp98,2 miliar atau sebesar 102,87 persen, Kecamatan Alu yang ditetapkan Rp45,6 miliar, terealisasi Rp45,6 miliar atau 100 persen, dan Kecamatan Matangnga ditetapkan Rp42,3 miliar, terealisasi Rp42,3 miliar atau 100 persen.

Sementara, 12 kecamatan lainnya yang tidak capai target yakni Kecamatan Polewali ditetapkan sebesar Rp957,2 miliar, terealisasi Rp687,7 miliar atau 71,84 persen, Kecamatan Binuang ditetapkan Rp373,3 miliar, terealisasi Rp168,8 miliar atau 45,21 persen,Kecamatan Anreapi ditetapkan Rp84,7 miliar, terealisasi Rp74,6 milliar atau 88,10 persen.

Selain itu, Kecamatan Wonomulyo ditetapkan Rp1,4 miliar lebih, terealisasi Rp1 miliar lebih atau 76,73 persen, Kecamatan Mapilli ditetapkan Rp520 miliar, terealisasi Rp321,7 miliar atau 61,87 persen.

Selanjutnya, Kecamatan Tapango ditetapkan Rp315,3 miliar, terealisasi Rp182,6 miliar atau 57,92 persen, Kecamatan Matakali ditetapkan Rp373,5 miliar, terealisasi Rp246,4 miliar atau 65,97 persen, Kecamatan Campalagian ditetapkan Rp328,3 miliar, terealisasi Rp191,8 miliar atau 58,43 persen, Kecamtan Luyo ditetapkan sebesar Rp152,8 miliar, terealisasi Rp107,9 miliar atau 70,63 persen.

Untuk Kecamatan Limboro ditetapkan sebesar Rp68,8 milliar, terealisasi Rp61,3 miliar atau 89,11 persen, Kecamatan Tutar yang ditetapkan Rp90,1 miliar, terealisasi Rp84,6 miliar atau 93,87 persen, dan Kecamatan Bulo ditetapkan Rp56 miliar, terealisasi Rp40,3 miliar atau 72,04 persen.