Pemerintah rogoh Rp6 T bangun KA Trans Sulawesi

Sindonews.com - Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk pembangunan trase kereta api (KA) Trans Sulawesi.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Bambang Susantono mengatakan, groundbreaking kereta api akan dilakukan pada 2014. Pemerintah juga akan menggandeng swasta untuk pembangunan tahap selanjutnya.

"Untuk jalur utama anggaran Rp6 triliun kita siapkan. Tapi untuk kelanjutannnya kita akan melibatkan swasta. Apakah swasta nasional atau swasta asing," ungkapnya seusai peresmian terminal pengepakan semen Bosowa di Pelabuhan Garongkong Barru, Kamis (26/12/2013).

Saat ini, kata dia, sudah ada beberapa investor asing yang menyatakan minat. Seperti investor asal Korea, China, dan Jepang. Optimisme groundbreaking lanjut dia, selain dari kesiapan anggaran, juga karena transportasi ini mendesak dalam trasnportasi barang dan mobilisasi manusia antar wilayah di Pulau Sulawesi.

Adapun jalur trans Sulawesi memiliki panjang sekitar 2.000 kilometer (km). Sesuai dengan studi detail engineering design (DED) dibutuhkan dana sekitar Rp30 triliun.

Khusus untuk KA trans Sulawesi tahap pertama yang dimulai dari Makassar hingga Pare-pare membutuhkan anggaran RpRp7,1 trilun dengan panjang jalur 145,23 km.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan trase kereta api, pekerjaan jembatan, pengerjaan signal kereta api, pembangunan stasiun dan depo kereta api.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, groundbreaking akan dilaksanakan pada awal 2014 yakni sekitar Februari atau Maret. Meski demikian, gubernur dua periode ini mengakui jika tahap pembebasan lahan untuk jalur belum rampung dilaksanakan.

Tahap ini, kata dia, membutuhkan anggaran setidaknya Rp800 miliar. Namun karena tidak masuk dalam mata anggaran APBD provinsi, maka pihaknya berencana untuk menggandeng sektor swasta.

"Sambil jalan kita lakukan pembebasan. Yang pasti kita akan tebitkan SK Gubernur untuk menopang pembebasan lahan. Sehingga tidak ada mobilisasi harga. Dan sebagai tahap awal kita mulai pembebasan dari kabupaten Barru," pungkasnya.